Gubernur Sumbar Minta TKD Segera Dicairkan untuk Penanganan Bencana
- Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta dana Transfer Ke Daerah (TKD) segera dicairkan untuk mempercepat penanganan pasca bencana di wilayahnya yang terdampak berat.
- Pemprov Sumbar juga berharap Kementerian Keuangan melengkapi pencairan TKD dengan petunjuk teknis agar pemanfaatan dana pemulihan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
- Bencana akhir November 2025 melanda 16 kabupaten/kota di Sumbar, menimbulkan kerugian sekitar Rp33,5 triliun serta menyebabkan ratusan korban jiwa dan ribuan warga mengungsi.
Padang, IDN Times - Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, menyatakan pihaknya sangat membutuhkan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang tidak jadi dipotong oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan percepatan penanganan pascabencana di daerah tersebut.
Bahkan, orang nomor satu di Sumatra Barat tersebut telah meminta dukungan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar dana tersebut bisa segera dicairkan.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan. Oleh karena itu, kami berharap TKD yang tidak jadi dipotong itu segera dikirim ke daerah," kata Mahyeldi.
1. Minta disertai dengan petunjuk teknis
Selain meminta dana tersebut segera diturunkan, Mahyeldi juga meminta agar Kementerian Keuangan melengkapinya dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis penggunaan dana itu.
"Dengan adanya petunjuk itu nantinya akan menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan pemanfaatan dana yang telah diturunkan pemerintah pusat tersebut," katanya.
Mahyeldi berencana, jika dana tersebut telah diturunkan nantinya, Pemprov Sumbar akan mengalokasikan dana tersebut untuk pemulihan pasca bencana yang terjadi pada November 2025 silam.
2. Fokus pada penanganan pasca bencana
Mahyeldi mengatakan bahwa Pempov Sumbar saat ini masih fokus dalam penanganan pasca bencana yang meluluhlantakkan beberapa Kabupaten/Kota yang ada di daerah tersebut.
"Tentunya untuk anggaran yang dibutuhkan saat ini untuk penanganan rebailitasi dan rekonstruksi pasca bencana seperti pengembalian beberapa fasilitas umum yang rusak akibat bencana," katanya.
Meski, menurut Mahyeldi saat ini pemerintah pusat juga sudah turun dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai lokasi, tentunya Pemprov Sumbar juga harus turun tangan untuk melakukan berbagai penanganan.
3. Dampak bencana di Sumbar
Mahyeldi mengatakan bahwa bencana yang terjadi pada akhir November 2025 lalu melanda 16 Kabupaten/Kota dengan nilai total kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun.
“Untuk data jumlah korbannya adalah, 267 meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka dan 10.854 jiwa mengungsi. Diperkirakan Total masyarakat terdampak sebanyak 230 ribu lebih jiwa,” katanya.
