Tentang Pajak Pempek, Pengamat Ekonomi : Bisa Membunuh Usaha Kecil

Direktur Utama Magister Manajemen Universits Tridinanti Palembang itu melanjutkan, selama ini aturan yang ada masih belum diketahui oleh masyarakat selaku konsumen. Sebab masih banyak masyarakat yang tidak tahu jika ada pajak sebesar 10 persen.

"Begitu juga dengan restoran, jangan sembarangan menaikkan harga dengan dalih ada pajak. Dari dulu pajak restoran itu sudah diputus 10 persen, maka setiap struk pembayaran itu harus dicantumkan ada pajaknya jadi masyarakat tidak perlu bertanya lagi," ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang, Sulaiman Amin menyatakan, bahwa pemberlakukan pajak pempek hanya disasar kepada pelaku bisnis yang sudah menerima omset stabil.

"Tidak untuk pedagang pempek kaki lima atau emperan. Itu untuk menyasar toko pempek yang besar-besar saja. Toko pempek yang besar, mestinya sama standar bayar pajaknya dengan ketentuan restoran dan lainnya sesuai perda," ujar Sulaiman.

Sulaiman Amin menegaskan, pembayaran pajak pempek hanya diberikan untuk pengusaha pempek dengan omset perbulannya lebih dari Rp3 juta.

"Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) pasal 20 tahun 2018," tegasnya, kepada awak media.

Pemberlakukan pajak ini, ungkap Sulaiman, untuk pelaku bisnis yang sudah melebarkan bisnis mereka dan memiliki potensi transaksi pajak sebanding.

"Kalau yang kecil itu tidak sebanding dengan biaya operasional. Karena pemasangan e-tax saja sudah berapa, mungkin tidak sesuai dengan pemasukan penjual pempek pinggiran," tandasnya.