Serikat Pekerja PLN Protes Tolak Izin Swasta Dirikan Pembangkit

29 Nov 2023, 09:46 WIB

Sekretaris DPD SP PLN UID S2JB, Iman Aswilto (Dok: istimewa)

Palembang, IDN Times - Serikat Pekerja PLN UIF Sumsel, Jambi, Bengkulu (S2JB) menolak rencana pemerintah membuat skema Power Wheeling masuk dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM). Rencana itu akan dibahas Kementerian ESDM bersama DPR karena dinilai akan merugikan PLN dan masyarakat umum.

Skema Power Wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) membangun pembangkit listrik, dan menjual secara langsung kepada masyarakat melalui jaringan transmisi PLN. Artinya, PLN tidak menjadi single multiple buyer karena pihak swasta bisa langsung menjual listrik ke konsumen.

"Praktik power wheeling ini sangat berpotensi mengurangi kontrol PLN terhadap sistem ketenagalistrikan nasional," ungkap Sekretaris DPD SP PLN UID S2JB, Iman Aswilto, Selasa (28/11/2023).

1. Skema power wheeling menyalahi UUD

Infografis Skema Power Wheeling (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurutnya, rencana tersebut menabrak aturan mengenai kelistrikan nasional. Dari sisi konstitusi skema power wheeling melanggar aturan UUD 1945 ayat 2, tentang cabang produksi penting bagi negara dalam menguasai hajat hidup orang banyak.

Skema power wheeling juga bertabrakan dengan UU nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 10 Ayat 2 tentang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

"Rencana ini sempat ditolak oleh DPR awal tahun lalu. Pemerintah juga telah bersepakat tidak memasukkan power wheeling dalam DIM RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Namun rencana itu kembali bergulir dan informasinya akan dibahas pekan depan," jelas dia.

2. Power wheeling sebabkan PLN merugi

Infografis Skema Power Wheeling (IDN Times/Aditya Pratama)

PLN telah melakukan upaya audiensi ke DPR RI untuk mendapat kejelasan soal pembahasan power wheeling. Menurutnya, negara sangat dirugikan jika skema ini diterapkan.

Power wheeling secara langsung hanya akan menguntungkan dua pihak, yaitu pihak pembangkit dan pembeli listrik. Sedangkan pihak lain di luar keduanya akan dirugikan, yakni PLN, keuangan negara, dan masyarakat.

"Kami terus bergerak dan menyuarakan penolakan ini agar Indonesia bisa berdaulat dengan ketahanan energi dan meluruskan kembali pengelolaan sektor kelistrikan. Karena setelah skema ini disetujui, maka harga listrik yang berlaku bisa membengkak hingga tiga kali lipat," ungkap dia.

3. PLN dinilai akan semakin terpuruk

Dok. Istimewa / WIjaya Karya (WIKA)

Iman menuturkan, jaringan PLN berpotensi mengalami kelebihan beban dengan bertambahnya pasokan listrik karena power wheeling. Menurutnya PLN sudah dalam kondisi terpuruk karena ketentuan take or pay yang diterapkan di sektor pembangkit.

PLN harus menanggung biaya produksi listrik yang dihasilkan oleh independent power producer (pembangkit listrik non-PLN) meskipun sudah dalam kondisi oversupply.

"Makanya, PLN sudah banyak menghentikan operasional sejumlah pembangkitnya untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dari produksi listrik," tutup dia.

Untuk diketahui, Power Wheeling adalah pemanfaatan bersama jaringan transmisi listrik PLN oleh swasta. Sehingga, PLN tidak lagi sebagai penyuplai listrik tunggal di negara ini.