Sejarah Kota Solok Sumbar, Berawal dari Sebuah Nagari

Kota Solok secara resmi menjadi sebuah kota administratif tercatat sejak keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 08 tahun 1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menetapkan Nagari Solok menjadi kotamadya. Perjuangan untuk menjadikan nagari Solok menjadi sebuah kotamadya tentunya bukan perjalanan yang mudah untuk dilakukan. Karena cukup banyak hal yang harus dilengkapi.

Tercatat, beberapa orang yang terlibat dalam pengajuan nagari Solok menjadi kotamadya adalah Wali Nagari Solok terakhir Jahya Amin bersama Prof Dr. Syafri Syafei, H. Burhanuddin Dt. Gunung Ameh, Syamsuar Melli Dt. Murai Batu, H. Marah Hadin, N.H.T. Dt. Bandaro Hitam, Abbas Saleh, Abbas Dt. Bandaro Basa, Agus Salim Dt. Rangkayo Mulie, Kasoedi Djaka, Aras Intan Sati, Abdul Muis Dt. Bagindo Rajo, Nurcahya dan lainnya.

Beberapa orang tersebut melakukan pendekatan kepada berbagai pihak agar Nagari Solok ditetapkan sebagai Kotamadya dengan harapan nagari ini bisa berkembang menjadi sebuah kota maju dan modern.

Upaya untuk menjadikan Nagari Solok menjadi kotamadya tidak sia-sia. Pada tahun 1968, panitia realisasi pembentukan kotamadya akhirnya terbentuk. Marah Adin Dt. Penghulu Sati ditunjuk sebagai ketua dengan wakilnya N.H.T. Dt. Bandaro Hitam, Sekretaris, Agus Salim Dt. Rangkayo Mulie dan dua orang anggota masing-masing B. Dt. Gunung Ameh dan Muchtar dt. Rajo Batuah.

Menghadapi persiapan pembentukan Kotamadya Solok tersebut, Bupati Solok kala itu, Kol. Drs. Zaghlul St. Kebesaran melalui surat keputusannya Nomor 22/Kpts/Bup-70, membentuk panitia inti peresmian Kotamdya Solok.

Dalam surat itu tertuang bahwa N.H.T. Dt. Bandaro Hitam ditunjuk sebagai ketua I, Ketua II, Jahya Amin, Ketua III, Abbas Dt. Bandaro Basa, Sekretaris I, M. Aras Intan Sati, Sekretaris II, Agus Salim Dt. Rangkayo Mulie, Sekretaris III, Kasoedi Djaka, Ketua Panitia Resepsi, Abbas Saleh dan Pesuruh, Syamsu Muraio Batu.

Setelah ditetapkan sebagai kotamadya, akhirnya daerah tersebut ditetapkan sebagai Kota Solok setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dalam perjalanannya usai mendapat pengukuhan dari pemerintah pusat menjadi sebuah kota otonomi, Kota Solok mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Terlebih berbagai program pembangunan terus digalakkan oleh pemimpin Kota Solok setiap periodenya yang langsung bisa dinikmati masyarakat Berhasilnya proses pembangunan ini tidak terlepas dari sinergisitas antara pemerintah kota, DPRD, tokoh masyarakat, adat, ulama dan partisipasi masyarakat.