PSBB Palembang Mulai Setelah Lebaran, Pelanggar Akan Sidang di Tempat

Harnojoyo mengatakan, sebelum PSBB dilaksanakan dirinya harus menyerahkan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) ke Gubernur Sumsel, Herman Deru. Setelah disetujui, Herman Deru baru meneken Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum pelaksanaan PSBB.

Harnojoyo pun ditenggat oleh Herman Deru untuk menyelesaikan draf Perwali tersebut, atau paling lama H-2 lebaran. Sebelum menyerahkan rancangan aturan, Harjonoyo memastikan pihaknya akan membahas penerapan PSBB secara fleksibel.

"PSBB bisa berjalan setelah Pak Gubernur menandatangani Perwali. Tapi Perwali masih diracik dan dibahas oleh Forkompinda, menyangkut apa saja poin pentingnya," kata Haronjoyo.

Harnojoyo menerangkan, pihaknya masih berdiskusi tentang lanjutan pembahasan kebijakan secara matang sebelum mengajukan Perwali. Termasuk pembatasan transportasi maupun lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan ada keramaian.

"Semua dengan tim teknis penanganan percepatan COVID-19 tanpa terkecuali menyusun poin-poin kebijakan. Kita dikasih target satu minggu kalau dari hari ini, mungkin H-2 lebaran dan segera diselesaikan pertimbangannya. Nanti pelaksanaan PSBB bersamaan dengan Prabumulih," terang dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan rancangan Perwali. Tinggal menunggu persetujuan dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setelahnya, Perwali disosialisasikan diajukan ke Gubernur Sumsel.

"Rancangannya sudah ada, semua 11 sektor terangkum meliputi transportasi, pangan sandang, kesehatan, perbankan, industri telekomunikasi, kemudian kebijakan rumah makan yang tetap dibuka asal take away, dan pedagang pasar masih boleh berjualan," tambah dia.

Dalam hal lain, sambung Dewa, yang perlu diperhatikan yakni sistem pembatasan warga saat di jalan raya. Lalu pengiriman barang, dan protokol pengendara transportasi. Artinya kendaraan yang melewati perbatasan harus memenuhi syara sesuai Permenhub.

"Kalau tidak jelas, kendaraan harus putar arah. Kemudian untuk aturan perkantoran masih tetap buka dan pegawainya boleh bekerja dengan konsekuensi, instansi menyiapkan alat kesehatan," sambungnya.

Sementara menurut Wako Prabumulih, Ridho Yahya, pihaknya sudah menerapkan PSBB untuk beberapa sektor. Terutama sarana dan fasilitas umum serta meliburkan sekolah. Ia meminta PSBB jangan dijadikan kekhawtiran, tapi pembelajaran menjaga disiplin masyarakat.

"Pembatasan sudah diterapkan semua, contohnya dengan meliburkan sekolah, membatasi tempat ibadah, dan masalah angkutan cuma, itu saja," ujarnya.

Tak cuma Palembang, tapi Prabumulih kata Ridho Yahya sudah membuat Perwali dan tinggal mengajukan ke Gubernur Sumsel. "Rancangannya sudah kita buat, tinggal naikan ke Gubernur saja," tandas dia.