Penukal Abab Lematang Ilir, IDN Times - Satu hari jelang pelaksanaan Pemungutan Sura Ulang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PSU PALI), jajaran personel gabungan mulai disebar. Mereka akan berjaga di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Ada sekitar 500 personel gabungan dari Polda Sumsel, Polres PALI, dan TNI. Mereka akan disebar ke lokasi-lokasi yang telah kita petakan," ungkap Kapolres PALI, AKBP Rizal Agus Triyadi kepada IDN Times, Selasa (20/4/2021).
Menurut Rizal, pihaknya telah mempersiapkan semua proses pengamanan mulai dari operasi cipta kondisi, razia, dan patroli. Pihaknya bahkan mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
"Toko agama, toko adat, simpatisan, sudah kita imbau. Kita ingin pelaksanaan PSU seperti Pilkada 2020 lalu aman dan tidak ada kendala," ujar dia.
Kapolres menjelaskan, pihaknya mewanti-wanti hal yang tidak diinginkan di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Air Hitam, Tempirai, dan Kelurahan Babat, sebagai basis suara tiap Cabup-Cawabup. Pihaknya berharap PSU tetap berlangsung aman hingga penghitungan suara.
"Empat TPS kita sebut berpotensi rawan, maka personel akan kita kerahkan. Proses pelaksanaan pengamanan dilakukan sesuai regulasi seperti pilkada lalu, mulai dari jam 07.00 WIB-12.00 WIB. Kita akan kawal pelaksanaan PSU sampai penghitungan suara selesai," jelas dia.
Menurutnya lagi, proses-proses yang mengarah kepada konflik telah dicegah. PSU kali ini diyakini berjalan damai, sebab dalam catatan Polres PALI tidak ada aksi saling lapor dari kedua timses.
"Mungkin karena proses dari amar putusan yang tidak panjang, untuk di Gakkumdu tidak ada aksi saling lapor," jelas dia.
Sementara itu hingga jelang PSU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel tetap melakukan pemantauan. Menurut Bawaslu, PSU di PALI memiliki kerawanan seperti politik uang dan intimidasi.
"Dari informasi, ada upaya politik uang dan intimidasi dalam proses jelang PSU," ungkap Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga dari Bawaslu Sumsel, Junaidi.
Ia menjelaskan, kedua hal ini akan rawan jika kurangnya pengawasan. Apa lagi jika terjadi bentuk-bentuk intimidasi yang dilakukan langsung ke warga yang memiliki hak suara.
"Kita mengantisipasi semua bentuk intimidasi, yang bahkan memaksa pemilik suara untuk meninggalkan desa selama pemilihan berlangsung," tutup dia.