Perusahaan di Sumsel Diminta Tak Lakukan PHK

ilustrasi pekerja lihat ponsel (pexels.com/Ketut Subiyanto)

Deliar pun meminta setiap perusahaan yang beroperasi di Sumsel untuk menggunakan tenaga kerja lokal sebagai pekerjanya. Hal ini dilakukan guna menyerap tenaha kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang ada.

"Ini menyangkut putra daerah maka kita dorong mereka menggunakan pekerja lokal," jelas dia.

Ilustrasi pekerja Volex Group. (dok. Volex)

Terkait usia kerja, Disnakertrans mengembalikan kebijakan tersebut kepada internal perusahaan dalam menyeleksi pekerjanya. Dirinya meminta masyarakat Sumsel untuk meningkatkan keahlian agar tetap dilirik oleh perusahaan dalam mencari pekerjaan sesuai kriteria yang ada.

"Kami tidak pernah mengintervensi tapi mengarahkan agar kebijakan yang dibentuk perusahaan bisa lah ada toleransi. Kembali lagi, batas usia tergantung regulasi perusahaan menerima sesuai keahliannya," jelas dia.

PJ Gubernur Sumsel Elen Setiadi (IDN Times/Rangga Erfizal)

Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi mengatakan, untuk menjaga iklim dunia kerja di Sumsel diperlukan aturan yang berimbang yang baik bagi perusahaan dan pekerja. Untuk itu, dirinya menilai perlu langkah bersama pemerintah, pengusaha dan buruh untuk duduk bersama membahas masalah kenaikan UMP.

Kemendagri dan Kemnaker mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan agar UMP yang ditetapkan tidak memberatkan pelaku usaha hingga memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan, di sisi lain, tidak merugikan pekerja.

"Jika terlalu tinggi, pengusaha mungkin terbebani, tetapi jika terlalu rendah, pekerja tidak terlindungi. Jadi, keseimbangan sangat penting," ungkap Elen.