Pasca Putusan Baleg DPR, BEM Unsri: Tak Mencerminkan Demokrasi

Akendra mengatakan, jika Baleg DPR RI membuat aturan begitu cepat dan mendadak. Hasilnya pun sudah sesuai perkiraan mahasiswa dimana putusan itu dinilai tidak mewakili kepentingan masyarakat umum.

"Pertanyaan besarnya, bahwa putusan ini sudah secara terang-terangan mengakali prinsip hukum yang berlaku," jelas dia.

Putusan Baleg tersebut bukan hanya mengingkari keputusan MK tapi juga telah merusak tatanan konstitusi. Akendra menilai, seharusnya DPR membuat peraturan KPU dalam menjalankan putusan MK bukan merubah putusan MK.

BEM Unsri pun mendesak DPR dan pemerintah untuk menjaga integritas demokrasi dan konstitusi dengan cara membatalkan hasil pembahasan, musyawarah tingkat I terkait RUU Pilkada.

"Kami melihat DPR seharusnya dapat mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi bukan melawan atau mengubah putusan," ungkap dia.

Sejauh ini BEM Unsri terus melakukan konsolidasi bersama mahasiswa lain di Sumsel untuk menentang dan mendesak DPR membatalkan RUU Pilkada dan meminta DPR mematuhi putusan MK. Menurutnya, putusan MK lah yang menjadi dasar hukum menjadi menjalankan negara.

"Kami menyerukan kepada mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat mengawasi proses dan dinamika demokrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Karena Demokrasi yang sehat yaitu demokrasi yang transparan dan berkeadilan," jelas dia.