Pasal Penyiaran Direvisi, AJI Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Manan menerangkan, UU Omninus Law Cipta Kerja memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengontrol penyiaran. Sebab pasal 34 yang mengatur peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait perizinan dalam penyiaran justru dihilangkan.

"Artinya menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran yaitu 10 tahun untuk televisi, dan 5 tahun untuk radio. Serta larangan izin penyiaran dipindahkan ke pihak lain," terang dia.

Selain itu, ketentuan penting yang diubah Omnibus Law terkait penyiaran adalah pemberian wewenang migrasi digital kepada pemerintah. Padahal migrasi digital bukan hanya semata alih teknologi tetapi juga perubahan tata kelola penyiaran yang selayaknya diatur negara pada tingkat UU.

"Bukan di Peraturan Pemerintah," tegas dia.

Manan juga menyebut UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan dan dikerjakan dengan tergesa-gesa atau terburu-buru. Selain itu, pengesahan tampak tak transparan. Pengesahan UU Sapu Jagat di tengah pandemik COVID-19 katanya, menabrak sejumlah UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Ini juga menjadi pertanyaan besar, sikap ngotot pemerintah dan DPR ini menimbulkan pertanyaan motif sebenarnya dari pembuatan UU ini," sambungnya.

Manan menjelaskan, UU Ketenagakerjaan yang banyak direvisi dengan sapu jagat justru mengurangi kesejahteraan, serta membuat posisi buruh lebih lemah posisinya dalam relasi ketenagakerjaan, termasuk pekerja media.

Ditunjukkan dari revisi sejumlah pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, ketentuan libur, pekerja kontrak, dan membatasi gerak serikat pekerja.

"Padahal kita tahu bahwa mendirikan serikat pekerja di media itu sangat besar tantangannya. Sehingga sebagian besar media kita tidak memiliki serikat pekerja," tandas dia.