Ombudsman Sumsel Sebut Pemecatan 109 Nakes OI Maladministrasi

Adrian menilai, tuntutan para nakes meminta kejelasan alat pelindung diri (APD) cukup masuk akal. Menurutnya, Bupati dan Dirut RSUD tidak semestinya langsung mengambil tindakan pemecatan di tengah kondisi pandemik COVID-19.

APalagi wilayah Ogan Ilir hingga Senin (25/5) kemarin, jumlah pasien terkonfirmasi positif berjumlah 46 orang. Atau termasuk lima daerah di Sumsel yang memiliki kasus positif tertinggi.

"Hanya karena mereka menuntut transparansi dan memperoleh kepastian APD, mereka langsung diberhentikan tanpa peduli dengan situasi yang jauh lebih urgent daripada itu," ungkap dia.

Kepala daerah memiliki hak dan kewenangan dalam menjamin pelayanan publik. Hanya saja menurut Adrian, kepala daerah harus menjamin Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam mengelola pemerintah dan setiap kebijakan yang diambil. Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak merugikan warga negara, khususnya masyarakat yang terdampak langsung.

"Dalam mengungkap dugaan maladministrasi Bupati Ogan Ilir ini, Ombudsman sebetulnya sudah lebih dulu menerjunkan tim melakukan investigasi dalam rangka mengumpulkan informasi awal. Ini akan menjadi rujukan dalam rapat pleno yang segera digelar untuk ditingkatkan atau menjadi Inisiatif Ombudsman. Jika memenuhi syarat yang diatur dalam UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI," jelas dia.

Nantinya setelah investigasi dilakukan, Ombudsman Sumsel akan memanggil Dirut RSUD, Roretta Arta Guna Riama dan Bupati Ogan Ilir, Ilyas Pandji Alam. Mereka diminta menjelaskan secara detail mengenai tindakan pemecatan kepada ratusan nakes honorer.

"tidak menutup kemungkinan Bupati Ogan Ilir dan Direktur RSUD Ogan Ilir akan segera kami panggil untuk dimintai keterangan," ungkap dia.

Direktur Utama RSUD Ogan Ilir, Roretta Arta Guna Riama, membantah keterbatasan APD dan ketidakjelasan insentif yang menjadi tuntan nakes hingga mogok kerja. Dirinya berkeyakinan para nakes takut merawat pasien yang terpapar virus COVID-19, dan tuntutan APD yang kurang hanya pernyataan yang dibuat-buat.

"Kita siap, semua termasuk APD dan insentif diberikan jelas," tandas dia.