Kemenpan RB Belum Putuskan Status Ribuan PPPK Paruh Waktu Palembang
- Kemenpan RB belum memutuskan status ribuan PPPK paruh waktu Palembang
- Wali Kota Palembang menunggu hasil lanjutan dari kementerian terkait
- Total honorer tak lulus seleksi PPPK 2025 berjumlah 1.778 orang
Palembang, IDN Times - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum memutuskan dan menjawab usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang soal status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bagi ribuan honorer yang bekerja di lingkungan pemkot, namun tidak lulus saat seleksi penerimaan PPPK tahun ini berlangsung.
"Kita sempat melakukan komunikasi (dengan Kemenpan RB) dan tinggal menunggu hasil lanjutan dari kementerian terkait. Setelah itu baru akan ada arahan teknis mengenai langkah-langkah lanjutan yang akan kami ambil," kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Rabu (23/7/2025).
1. Ratu Dewa janji perjuangkan status PPPK tak lulus tes
Sebelumnya, Ratu Dewa sempat menerima perwakilan honorer Palembang yang tergabung dalam Aliansi Honorer non Data Base atau tenaga R4, mengenai tindak lanjut status mereka. Apakah para honorer itu masih bisa diterima dan bekerja seperti biasa di lingkungan pemkot.
Dalam audiensi itu, Dewa menyampaikan keseriusan dan komitmennya untuk memperjuangkan status PPP paruh waktu. Sebab kata dia, anggaran PPPK paruh waktu kembali ke daerah masing-masing. Namun memang, lanjut dia, regulasi tetap harus menunggu petunjuk teknis dari Kemenpan RB.
"Kami serius memperjuangkan nasib para tenaga R4. Begitu petunjuk teknis keluar, kami akan segera ambil langkah-langkah lanjut," katanya, Rabu (23/7/2025).
2. Pemkot Palembang tunggu keputusan Kemenpan RB
Dewa merinci, total honorer yang tak termasuk dalam data base dan tidak lulus saat seleksi PPPK 2025 berjumlah 1.778 orang, dan nama ribuan honor itu juga sudah dilaporkan melalui surat ke Kemenpan RB langsung dari Pemkot Palembang, lewat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM).
"Sekarang kami tinggal menunggu hasil pembahasan lintas kementerian untuk mendapatkan arahan teknis selanjutnya," jelas dia.
3. Honorer yang tak lulus seleksi PPPK berharap besar
Menurut pejabat Palembang yang pernah mengemban posisi sekretaris daerah ini, usulan terkait PPPK paruh waktu dari tenaga R4, addalah ajuan perdana dari daerah. Dia juga mengklaim pengusulan tersebut segera terealisasikan oleh pemerintah pusat.
"Palembang menjadi salah satu daerah pertama yang mengajukan usulan pengangkatan tenaga R4 secara kolektif. Ini jadi wujud nyata komitmen Pemkot memperjuangkan kesejahteraan tenaga non-ASN," ujarnya.
Sementara, kata Ketua Aliansi R4 Kota Palembang, Wawan Setiabudi dirinya dan rekan aliansi R4 bertemu dengan Wali Kota Palembang bermaksud ingin menanyakan terkait nasib status R4 di masa datang.
"Alhamdullilah setelah bertemu dengan wali kota kami mempunyai harapan baru, semoga keputusan Menpan Rb dan BKN berpihak kepada nasib kami, kami hanya meminta pemerintah kota palembang mengangkat kami menjadi PPPK paruh waktu sehinggal kami mendapatkan kejelasan," jelas dia.
