Kembali Berdemo, Masyarakat Lalan Minta Jalur Sungai Segera Dibuka
- Ratusan warga mendesak Gubernur Sumsel membuka akses sungai yang tertutup akibat robohnya jembatan di wilayah tersebut.
- Protes dilakukan atas penutupan akses sungai selama satu bulan, mengancam ekonomi dan keberlangsungan hidup ribuan keluarga.
- Koordinator aksi mengancam akan melaporkan Pj Gubernur Sumsel dan Pj Bupati Muba kepada Presiden RI jika masalah ini tidak segera ditangani.
Palembang, IDN Times – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pengguna Sungai Lalan kembali mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada Selasa (27/8/2024) siang. Kedatangan mereka bertujuan mendesak Gubernur Sumsel untuk segera membuka akses sungai yang tertutup akibat robohnya jembatan di wilayah tersebut.
Koordinator Aksi, Fadrian, menegaskan bahwa penutupan akses sungai ini telah berlangsung lebih dari satu bulan dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat. "Sudah hampir satu bulan lebih jalur ini terblokir, 100 kapal tongkang terjebak, dan ribuan warga terancam kehilangan pekerjaan. Ini bukan hanya kelalaian, tapi kejahatan terhadap rakyat," ujar Fadrian dengan tegas.
1. Ribuan masyarakat bergantung di jalur sungai
Aksi protes ini merupakan lanjutan dari tuntutan yang telah disampaikan sehari sebelumnya. Ferdian, salah satu pengunjuk rasa lainnya, menyatakan ketidakpuasannya atas tanggapan yang diterima dan mengancam akan bermalam di kantor Gubernur Sumsel jika tidak ada keputusan segera dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi.
"Ini bukan sekadar arus barang yang terhambat, ini soal keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang bergantung pada sungai ini," kata Ferdian.
2. Desak Pj Gubernur mundur bila tak bisa selesaikan masalah jembatan
Fadrian juga mengancam akan melaporkan Pj Gubernur Sumsel dan Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Perhubungan (Menhub) jika masalah ini tidak segera ditangani. "Kondisi ini mengancam ekonomi Sumsel secara keseluruhan. Jika terus dibiarkan, ini bisa memicu krisis sosial dan ekonomi yang lebih luas," tambahnya.
Mereka menuntut agar pejabat terkait mengundurkan diri jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini. "Kami beri waktu hingga hari ini. Jika tidak ada tindakan nyata, kami tidak akan segan-segan menuntut Pj Gubernur dan Pj Bupati untuk mundur dari jabatannya," tegas Fadrian.
3. Pemprov Sumsel menunggu kesepakatan ganti rugi
Menanggapi aksi tersebut, Kabid Jembatan Dinas PUBM-TR Sumsel, Yudho Joko Prasetyo, menyatakan bahwa pemerintah daerah Sumsel bersama Pemkab Muba masih menunggu tindak lanjut dari perbaikan jembatan yang rusak. Ia menegaskan bahwa perusahaan pengangkut batubara yang menyebabkan robohnya jembatan harus bertanggung jawab.
"Akses jalur sungai akan kembali dibuka bila sudah ada kesepakatan perbaikan jembatan. Sebab jembatan tersebut ditabrak dan ada yang menabrak. Makanya kita proses dulu," jelas Yudho.
Yudho menambahkan bahwa pembahasan mengenai proses perbaikan jembatan masih berlangsung, dan akses sungai akan dibuka setelah kesepakatan ditandatangani. "Mungkin antara satu, dua hari ini akan dilakukan penandatanganan kesepakatan. Barulah akses sungai akan kita berikan ke Pemkab Muba untuk dibuka kembali," tutupnya.
