Palembang, IDN Times - Desakan publik agar DPR RI membekukan kenaikan gaji, tunjangan, serta membuka transparansi anggaran kian menguat. Tuntutan ini juga menyoroti perlunya Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota dewan yang bermasalah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopianto menyatakan dukungan. Ia menilai aspirasi mahasiswa yang disuarakan dalam aksi di Palembang sejalan dengan kondisi dan persoalan bangsa saat ini.
"Pada prinsipnya kami setuju dengan memberikan dukungan penuh kepada adik-adik mahasiswa kemarin terkait pembatalan tunjangan DPR, RUU Perampasan aset serta moratorium kunjungan ke luar negeri," ungkap Nopianto, Rabu (3/9/2025).