6.009 ODGJ Sumsel Punya Hak Mencoblos di Pemilu 2024, Kok Bisa?

Andika menerangkan, disabilitas mental yang dimaksud terdiri dalam beberapa jenis permasalahan kejiwaan. Mulai dari mereka yang terganggu fungsi pikir, perilaku, emosi, termasuk mereka yang terkena gangguan psikososial, bipolar atau depresi.

KPU tak membedakan mereka dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kehidupan normal. Selama mereka dinilai sehat dan dapat memberikan hak suaranya saat pemilihan, mereka akan diberikan perlidungan dan haknya.

"Semua disabilitas kita akomodir di DPT termasuk yang mengalami disabilitas perkembangan yang mempengaruhi interaksi sosial seperti autis dan hiper aktif," jelas dia.

Menurutnya, tak ada perbedaan mengenai pelaksanaan pemilu di 2024 dan 2019 bagi mereka yang mengalami disabilitas. Dari segi teknis pemilihan kali ini akan lebih banyak menggunakan kotak suara, lantaran pileg dan pilpres dilakukan dalam waktu bersamaan.

"Untuk mereka yang tunanetra kami sediakan alat bantu. Kemudian kalau memang terganggu fisik bisa mendapat pendampingan petugas KPPS," ungkap dia.

Andika menambahkan jika KPU tak memiliki TPS khusus untuk di Rumah Sakit. Hal ini terjadi karena mereka yang mengalami disabilitas tak selamanya menetap di sana. Dalam pendataan para disabilitas, pihaknya turut mendata alamat mereka dan berkoordinasi dengan keluarga agar para disabilitas dapat dibantu ke TPS saat pemilihan.

"Kemarin kita putuskan untuk sosialisasi di tempat yang menaungi mereka. Terutama bagaimana teknis mereka datang ke TPS," jelas dia.

Tim KPPS akan dilibatkan dalam mendampingi mereka yang mengalami disabilitas. Pihaknya menjamin petugas KPPS yang bertugas akan menjaga kerahasian demi terciptanya asas penyelenggaraan pemilu yang Luber Jurdil.

"Petugas sudah disumpah untuk merahasiakan pilihan sepanjang mereka (disabilitas) bisa hadir dan mampu datang ke TPS. Mereka akan dibantu menyalurkan pilihannya," ungkap dia.

Senada dikatakan Komisioner Bawaslu Sumsel Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Ahmad Nafi. Mereka yang mengalami disabilitas mental akan mendapat perhatian lebih. Perhatian itu akan diberikan lewat petugas KPPS yang bertugas saat hari pemilihan.

"Secara teknis di lapangan Bawaslu akan menjaga hak pilih mereka untuk dapat disalurkan sama seperti masyarakat lain. Selain menjaga hak pilihnya, ada juga pencermatan surat suara yang diberikan serta pendampingan dari pihak yang ditunjuk KPPS," jelas dia.

Pihaknya akan melakukan pengawasan sejak H-21 pemilihan dengan melibatkan orang di bawah struktur Bawaslu dalam mengawasi persiapan pemungutan hingga perhitungan suara.

"Pengawasan dilakukan oleh penwas TPS yang akan dibentuk 21 hari menjelang pemungutan suara," jelas dia.

Nafi menambahkan, tidak semua orang yang mengalami disabilitas mental dapat memilih. Mereka yang dinilai layak sesuai keterangan praktisi kejiwaan lah yang berhak memberikan suaranya.

"Tentu kita mencermati apakah ODGJ ini masih cakap dalam memberikan suaranya sesuai keterangan dokter," jelas dia.

Bawaslu Sumsel pun menjamin suara dari pemilih disabilitas mental tak dicurangi. Sehingga penyalahgunaan hak suara dapat dicegah.

"Penyalahgunaan hak memilih tentu dapat dipidana, pengawas TPS akan cermat mengawasinya," jelas dia.

Pengamat Politik Universitas Sriwijaya (Unsri), Ardiyan Saptawan, mengatakan pemberian hak suara kepada penyandang disabilitas mental memiliki polemik tersendiri.

Dari sudut pandang warga negara mereka mendapatkan hak yang sama. Namun dari segi hukum masih dapat diperdebatkan mengingat kewarasan penyandang disabilitas mental hanya bisa ditentukan oleh praktisi kesehatan mental.

"Kalau dia tidak waras maka dia dalam perlindungan hukum. Dari sudut pandang demokrasi, suara pemilih di Indonesia adalah hak bukan kewajiban. Sehingga digunakan atau tidak digunakan adalah wewenang dia dan sifatnya bebas," ungkap dia.

Penggunaan hak pilih tidak boleh dipaksakan melainkan kesadaran dari pemilik suara. Penggunaan petugas KPPS tak menjamin pemilihan itu berlangsung bebas sesuai asas Luber dan Jurdil.

"KPPS justru yang harus waspada karena orang dengan disabilitas mental tidak boleh dipaksa memilih karena dia tidak berpikir waras dan tak punya tanggung jawab hukum. Yang bijak adalah tidak memaksa orang gila memilih," tutup dia.