3 Daerah di Sumsel Tegas Larang Perpisahan dan Study Tour

Kepala Disdikbud Pemkab Ogan Ilir, Sayadi mengatakan, pihaknya melarang kepada semua sekolah dari PAUD sampai tingkat SMP untuk tidak mengadakan kegiatan perpisahan mewah yang membebani biaya bagi orang tua atau wali siswa.

“Cukup digelar sederhana, pastinya tanpa mengurangi rasa syukur dan kebahagiaan kelulusan siswa-siswi tersebut,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengimbau guru dan siswa tidak melakukan aktifitas study tour atau karya wisata ke luar daerah yang berpotensi membahayakan para siswa.

Hal serupa juga diungkapkan Kepala Disdik OKI, Muhammad Refly. Ia mengatakan, dalam momen libur semester memang kerap dimanfaatkan sekolah menggelar karya wisata ke sejumlah daerah.

"Biasanya mereka menghabiskan masa liburan sekolah dengan berkunjung ke sejumlah daerah. Upaya pelarangan ini dilakukan sebagai langkah mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan dan mencegah adanya potensi penyimpangan pelaksanaan kegiatan di sekolah," terangnya.

Secara resmi Disdik OKI mengeluarkan surat edaran nomor 420/20/SKR/DISDIK/2025 melarang seluruh satuan pendidikan jenjang Paud, SD, dan SMP mengadakan kegiatan study tour dan perpisahan akhir tahun pelajaran 2024/2025.

Menurut Refly, penerbitan surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang diterima dalam rapat koordinasi di ibukota Jakarta.

"Kami berharap semua satuan pendidikan terkhusus kepala sekolah Paud, SD dan SMP dapat mematuhi surat edaran ini demi kebaikan bersama," tegasnya.

Refly menekankan pentingnya mengedepankan kesederhanaan dan menghindari praktik yang bisa memicu pemborosan atau gangguan sosial lingkungan pendidikan.

"Siswa juga dilarang melakukan konvoi sepeda motor, aksi coret-coret seragam, serta kegiatan lainnya yang berpotensi ganggu ketertiban masyarakat," ucapnya 

Diketahui berdasarkan dari kalender pendidikan libur semester genap tahun ajaran 2024/2025 dimulai dari tanggal 23 Juni - 12 Juli 2025 mendatang.

Sementara itu, Bupati Muara Enim, Edison mengeluarkan kebijakan tegas terkait penyelenggaraan kegiatan di sekolah. Bupati meminta seluruh sekolah untuk menggelar acara perpisahan siswa secara sederhana di lingkungan sekolah saja dan tidak berlebihan. 

Tak hanya itu, bupati juga melarang keras sekolah melakukan pungutan biaya penerimaan siswa baru (PPDB), mengadakan studi tur ke luar Kabupaten Muara Enim, serta menahan ijazah siswa dengan alasan apapun.

Berdasarkan surat edaran yang telah ditandatangani bupati, pihaknya menekankan empat poin utama yakni kegiatan perpisahan siswa harus dikemas secara sederhana di lingkungan sekolah, tanpa kemewahan yang memberatkan orang tua.

"Kegiatan studi tur hanya diperbolehkan mengunjungi lokasi di dalam Kabupaten Muara Enim, demi efisiensi biaya dan keselamatan siswa," ucap Edison.

Edison menegaskan, sekolah dilarang menahan ijazah siswa dalam bentuk apapun yang dapat merugikan mereka. Termasuk dilarang melakukan pungutan biaya apapun saat penerimaan siswa baru, baik atas nama sekolah, pribadi, maupun pejabat tertentu.

"Kalau masih ada yang tidak mematuhi edaran tersebut, nantinya akan kita identifikasi, dipanggil dan diberikan sanksi. Dan ini berlaku untuk seluruh sekolah mulai dari PAUD, SD dan SMP baik negeri dan swasta di wilayah Kabupaten Muara Enim," jelas Bupati.

Sebelumnya, Pemprov Sumsel melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan kegiatan wisuda atau perpisahan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Sumatra Selatan.

Plt Kadisdik Sumsel Zulkarnain mengatakan, SE Nomor: 420/6974/SMA.2/Disdik.SS/2025 dikeluarkan menindaklanjuti SE Sekjen Kemendikbutristek nomor 14 tahun 2023 tentang kegiatan wisuda pada satuan pendidikan PAUD hingga SMA.

"Kegiatan wisuda atau perpisahan pada SMA dan SMK bukan sebagai kegiatan yang bersifat wajib. Diimbau untuk dilaksanakan secara sederhana dan khidmat dengan memaksimalkan fasilitas sekolah," ungkap Zulkarnain, Senin (28/4/2025).

Kebijakan ini diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh sekolah di Sumsel. Menurutnya, perpisahan sekolah bukanlah kegiatan wajib sehingga setiap sekolah tidak perlu membuat kegiatan besar di hotel sehingga membebani siswa dan wali murid.

"Pihak sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan dana komite sekolah," jelas dia.

Menurutnya, fenomena perpisahan siswa sekolah kerap dianggap kewajiban sehingga harus dilakukan oleh siswa. Adapun jika sekolah tetap melakukan perpisahan diharapkan hal itu tidak membebani secara finansial. Dirinya juga meminta setiap proses persiapan pelaksanaan kegiatan perpisahan diharapkan tidak dilaksanakan jika berpotensi menimbulkan gejolak dan permasalahan.