Pemprov Sumbar Ajukan 9 Lokasi untuk Bangun Sekolah Rakyat
- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengajukan 9 lokasi untuk sekolah rakyat ke Kemensos, termasuk di Universitas Negeri Padang (UNP).
- Lokasi tersebut tersebar di beberapa daerah di Sumatra Barat seperti Solok, Pesisir Selatan, dan Kota Padang.
- Pembangunan gedung baru sekolah rakyat membutuhkan lahan minimal tujuh hektar dan akan menggunakan APBN serta partisipasi pihak swasta.
Padang, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) mengajukan sembilan titik untuk dijadikan lokasi sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos).
"Sudah ada 9 titik yang kami usulkan. Terbaru lokasinya di Universitas Negeri Padang (UNP)," kata Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasko Ruseimi, Selasa (29/4/2025).
Vasko mengungkapkan, pengajuan delapan titik tersebut merupakan bentuk dukungan Pemprov Sumatra Barat terhadap program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
1. Tidak berfokus pada daerah terpencil
Vasko mengungkapkan, untuk pengajuan tahap pertama sekolah rakyat tersebut tidak berfokus pada daerah terpencil seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Lokasi yang sudah diajukan itu diantaranya di Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, dan beberapa di daerah lainnya juga," katanya.
Menurutnya, data lokasi tersebut telah diusulkan kepada Kementerian Sosial untuk dilakukan verifikasi. Jika disetujui, maka akan dilakukan pembangunannya nanti.
"Kita hanya memberikan datanya saja, nanti biar Kemensos yang menyatakan lokasi yang cocok dan tepat untuk dilakukan pembangunan sekolah rakyat ini," katanya.
2. Butuh lahan 8 hektar
Menteri Sosial, Sayfullah Yusuf mengungkapkan, untuk pembangunan gedung baru sekolah rakyat tersebut membutuhkan lahan minimal tujuh hektar yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
"Luas lokasi paling aman itu sekitar delapan hektar yang nanti akan dibangun ruang belajar, asrama, hingga tempat-tempat lainnya yang dibutuhkan," katanya.
Menurutnya, pada 2025 Kemensos akan membangun sebanyak 100 titik sekolah rakyat dengan gedung baru dan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kira-kira ada 200 titik pembangunan gedung sekolah rakyat. 100 menggunakan APBN dan 100 lainnya menggunakan partisipasi pihak swasta," katanya.
3. Pengajuan 300 titik di seluruh Indonesia
Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut mengatakan, Kemensos sudah menerima lebih dari 300 pengajuan pembuatan gedung sekolah rakyat di seluruh daerah di Indonesia.
"Dari 300 lebih itu, yang cukup syarat administrasinya sebanyak 280 dan itu nanti akan kami proses lagi apakah sesuai dengan syarat 8 hektar itu atau tidak," katanya.
Ia mengungkapkan, di lokasi 8 hektar itu juga akan dibangun perumahan untuk para guru dan juga berbagai tempat untuk kegiatan para siswa.
