Balai Pemantapan Kawasan Hutan & Pemkab Muba Sepakati INVER-PPTKH

2. Tim Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Muba usulkan tata batas ke Kementerian KLHK

Sementara, Ketua Tim Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Kabupaten Muba, Adiosyafri mengungkapkan, dengan adanya kesepakatan hasil pembahasan Inventarisasi & Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (INVER-PPTKH) oleh tim Inver dan 33 desa pengusul, maka keberadaan pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di kawasan hutan dengan luasan totalnya kurang lebih 12.323 hektare, sudah bisa diusulkan perubahan tata batasnya kepada Kementerian KLHK.

"Mudah-mudahan usulan tersebut dapat disetujui oleh Menteri KLHK, untuk dapat menjadi areal penggunaan lain (APL) atau non kawasan hutan, sebagai bagian dari resolusi konflik yang nyata bagi konflik struktural yang berkepanjangan," ungkap dia.