Gubernur Pastikan Penggilingan Padi Serap Harga Gabah Sesuai HPP
- Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan memastikan penggilingan padi wajib membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai instruksi presiden.
- Ada sekitar 274 penggilingan padi di Sumsel yang siap menjaga stabilitas harga gabah dan mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan petani.
- Harga gabah di tingkat petani pada Januari-Februari 2025 berkisar antara Rp5.100 hingga Rp6.500 per kilogram, dengan potensi produksi mencapai 784.206 ton pada Februari-Maret 2025.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan memastikan seluruh penggilingan padi di Sumsel untuk melakukan penyerapan gabah milik petani. Sesuai intruksi presiden, penggilingan padi wajib membeli padi sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram.
"Kami akan bekerja sama untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan para menteri," ungkap Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, Kamis (13/2/2025).
1. Pastikan kendala di lapangan akan diselesaikan
Total ada sekitar 274 penggilingan padi di Sumsel. Seluruh penggilingan itu dipastikan siap untuk menjaga stabilitas harga gabah dan memastikan kesejahteraan petani.
"Kendala yang ada akan kita selesaikan bersama, yang terpenting adalah kita mendukung penuh program ini," jelas dia.
2. Potensi serap 450.370 ton beras dari panen Februari-Maret
Senada, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumsel, Bambang Pramono, menyampaikan harga gabah di tingkat petani pada periode Januari-Februari 2025 berkisar antara Rp5.100 hingga Rp6.500 per kilogram.
"Potensi produksi padi Gabah Kering Giling di Sumsel pada Februari-Maret 2025 diperkirakan mencapai 784.206 ton, setara dengan 450.370 ton beras," jelas dia.
3. Berharap penggilingan bisa serap sesuai HPP
Bambang berharap, dukungan 274 penggilingan padi penyerapan gabah berjalan sesuai kebijakan ditetapkan.
"Dengan adanya dukungan dari penggilingan padi, kami berharap seluruh gabah dapat terserap dengan harga yang sesuai kebijakan pemerintah," jelas dia.
