Bawaslu Sumsel Latih 75 Kader Awasi Jalannya Pemilu
Pelatihan kader partisipasif pemilu oleh Bawaslu Sumsel (IDN Times/istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Sebanyak 75 siswa Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dari 17 kabupaten dan kota se-Sumatra Selatan (Sumsel), mengikuti Pelatihan Pengawasan Pemilu. Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu Sumsel (Bawaslu), Iin Irwanto, pelibatan kader ini bertujuan memperkuat demokrasi Indonesia khususnya di Bumi Sriwijaya.
"Kader pengawas partisipatif merupakan bagian dari yang saya sebut dengan penguat demokrasi. Jika tidak ada kader pengawas ini, saya khawatir yang dianggap mengurusi pemilu hanya Bawaslu saja. Padahal kader pengawas partisipatif juga berperan," ungkapnya, Rabu (18/11/2020).
1. DPT dan pelanggaran pemilu bisa diawasi oleh kader pengawas
.jpg)
Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)Iin menjelaskan, para kader partisipatif memiliki peran penting saat jalannya pemilihan. Mereka bisa melakukan pengawasan dengan memperhatikan tiga hal, yakni daftar pemilih, kampanye, dan akses media.
Menurutnya, ketiga hal tersebut sangat penting karena sering terjadi pelanggaran saat tidak adanya pengawasan.
"Daftar pemilih ini harus dicermati dengan seksama agar tidak ada hak suara warga yang hilang. Pengawasan berikutnya adalah tahapan kampanye, di mana pada pengalaman pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya terjadi banyak pelanggaran, termasuk soal politik uang," tutur dia.
Baca Juga: Pemilih Millennial Sumsel di Pilkada 2020 Mencapai 47.333 Orang
2. Akses media tak luput dari pengawasan
Pelatihan kader pengawas pemilu oleh Bawaslu Sumsel (IDN Times/istimewa)Selanjutnya soal akses media. Kemajuan teknologi membuat arus informasi semakin deras dan cepat, sehingga potensi pelanggaran terkait keberpihakan kepada pasangan calon, ujaran kebencian, maupun penyebaran informasi hoaks, perlu menjadi perhatian serius.
"Di lapangan banyak pelanggaran yang menyasar calon melalui media sosial. Perlu pengawasan agar pelaksanaan pemilu dan pilkada bisa berjalan adil," jelas Iin.
3. Pelatihan kader pengawas pemilu jadi program nasional
Ilustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)Anggota Bawaslu Sumsel Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Junaidi menjelaskan, SKPP merupakan salah satu program prioritas nasional hasil dari rapat bersama antara Bawaslu, Bappenas, KSP, dan BPKP terkait Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Adapun indikator target untuk pelaksanaan SKPP tahun 2020 kali ini menyasar 148 daerah.
"SKPP adalah sarana pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat. Kami berharap para peserta kader pengawas partisipatif yang telah dibekali materi bisa menjadi agen-agen pengawasan partisipatif di 17 kabupaten dan kota se-Sumsel," tutup dia.
Baca Juga: Pengin Tau Seputar Pilkada 2020? Gampang, Tanya di MillennialsMemilih
