Amankan Aset Pemerintah, Wagub Sumsel Perintahkan Satgas Bekerja Cepat
IDN Times/Rangga Erfizal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Mawardi Yahya, meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban dan Pengamanan Aset Pemprov Sumsel, untuk menginventarisir aset yang belum terdata.
Menurut Mawardi, Pemrpov Sumsel sudah punya komitmen untuk mengembalikan dan mendata aset yang tersebar tanpa kejelasan yang pasti.
"Kita sengaja membentuk Satgas Aset, karena setiap LHP BPK selalu ada temuan di bidang aset. Selama ini melalui OPD kita sudah memberikan imbauan, baik secara individu, ada yang salah pengertian, ada yang suudzon seolah-olah akan memalukan. Makanya kita membentuk satgas yang melibatkan Polda dan Kejati sekaligus OPD," ujarnya, Rabu (11/9).
1. Satgas Aset telusuri aset bergerak dan tidak bergerak
IDN Times/Rangga ErfizalMawardi mengungkapkan, satgas aset ini dibagi menjadi dua, yakni mengawasi aset yang tidak bergerak dan mengawasi aset bergerak. Dalam dua hari ke depan, satgas tersebut sudah langsung bergerak mendata setiap aset daerah yang ada.
"Ada tim dari BPK juga yang turun memeriksa pengendalian manajemen aset. Kita belum tahu persis, berapa banyak aset kita tetapi ada. Target kita secepatnya aset ini tuntas," ungkap Mawardi.
2. Ada OPD yang mau bantu tapi tak mampu dan sebaliknya
IDN Times/Rangga ErfizalStaf khusus Guburnur Sumsel bidang pengendalian aset, Arwin Novansyah mengatakan, persoalan aset ini sudah menjadi prioritas dalam menyelamatkan aset daerah. Gubernur dan Wagub Sumsel juga sudah mengarahkan untuk dibentuk satgas dari multi unsur penegak hukum dan OPD.
Arwin melanjutkan, selama ini mereka telah meminta kepada setiap OPD untuk menginventarisir aset di satuan kerjanya. Namun, ada yang mau tapi tidak mampu karena alasan keterbatasan, seperti kekurangan SDM. Ada yang mampu tetapi tidak mau.
"Kita harapkan OPD mau bekerja bersama menugaskan 1 orang dalam tim satgas. Tim ini bekerja ada honornya dan diberikan tanggung jawab terhadap aset daerah," jelas dia.
3. Satgas Aset ditargetkan kerja 3 bulan
IDN Times/Rangga ErfizalArwin menerangkan, Satgas Aset ini beranggotakan 42 orang, dan kinerja mereka selalu diawasi oleh tim internal. Pemprov Sumsel menargetkan tim satgas dapat bekerja selama tiga bulan untuk mengumpulkan aset yang ada.
"Honornya tadi akan diusulkan pada anggaran perubahan ini, kita target tiga bulan rampung, dan Desember sudah selesai. Berbeda kalau persoalan tadi dibawa ke pengadilan," terangnya.
Tugas pertama satgas, sambungnya, akan melakukan pendekatan dengan mengundang orang-orang yang mengusai aset Pemprov Sumsel dan dinas. Jika cara pertama tidak berhasil, maka upaya hukum akan diajukan oleh satgas.
"Mudah-mudahan tidak sampai pidana. Kalau perdata mungkin, seperti sengketa tanah. Saya sampaikan kepada seluruh tim untuk bersama-sama menjalankan tugas yang sudah diberikan kepada kita. Jadi setiap OPD akan melakukan inventarisir terlebih dulu, jika tidak bisa baru satgas turun," jelas dia.
Baca Juga: Telusuri Aset Milik Pemerintah, Gubernur Sumsel Gandeng Kejati
4. Pensiunan PNS banyak gunakan aset Pemprov Sumsel
IDN Times/Rangga ErfizalDari temuan sementara, ada sekitar 270 unit aset bergerak berupa kendaraan roda empat milik Pemprov Sumsel yang sudah terdata. Setelah dilakukan pendataan akhirnya 210 aset sudah kembali berhasil di data.
"Mobil itu sebenarnya tidak terdata, karena masalah administrasi masa lalu. Cuma didaftarkan plat saja, atau merek mobil saja. Padahal mobilnya ada di pemprov, tapi karena tidak pernah terdata secara jelas jadi tidak tahu di mana asetnya. Sekitar 60an kendaraan memang belum jelas dan masih kita kejar. Mungkin ada di rumah pensiunan, mungkin juga ada oknum tidak mau mengembalikan," ungkap Arwin.
Kemudian untuk aset yang tidak bergerak milik Pemprov Sumsel seperti rumah dinas dan tanah, masih banyak yang digunakan secara tidak jelas secara administrasi. Hal itu, sambung Arwin, mereka yang menempati rumah dinas baik mereka pensiunan ataupun pemilik SK rumah tersebut, nanti akan membayar uang sewa kepada kasa daerah.
"Kami minta mereka menyewa dengan membayar ke kas daerah. Murah tidak apa-apa, yang penting mereka membayar. Jadi rata-rata yang menikmati aset itu pensiunan. Dengan mereka membayar aset tersebut akan tetap terpelihara. Satu dinas saja hampir ratusan asetnya seperti disnaker di BLK. Jadi pemprov sangat serius menangani soal aset ini, karena aset dibeli dengan uang masyarakat," tandas dia.
