TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sumsel

Walhi: BRG Harusnya Diperkuat, Bukan Dibubarkan

Izin konsesi dan HTI di wilayah gambut harus dievaluasi

Direktur Walhi Sumsel, Hairul Sobri (IDN Times/Rangga Erfizal)
Verified
Rangga Erfizal

Palembang, IDN Times - Rencana pembubaran Badan Restorasi Gambut (BRG) oleh pemerintah pusat mendapat sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan. Mereka menilai proses restorasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih belum maksimal dan harus tetap menjadi perhatian.

"Jika dibubarkan bagaimana dengan komitmen pemerintah untuk penyelamatan gambut, serta upaya mitigasi perubahan iklim dan pencegahan kabut asap sebagai bencana ekologis ke depannya," ungkap Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Hairul Sobri, Kepada IDN Times, Sabtu (18/7/2020).

Baca Juga: Jokowi Bakal Bubarkan BRG, Penanganan Karhutla di Sumsel Tetap Jalan

1. Walhi: BRG harusnya diperkuat, bukan dibubarkan

Direktur Walhi Sumsel, Hairul Sobri (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sumsel termasuk wilayah yang menjadi fokus BRG selama empat tahun terakhir, dalam proses restorasi dan pencegahan karhutla. Namun, Hairul menilai, proses restorasi dan pencegahan karhutla masih kurang. 

Karhutla yang masif terjadi setiap tahunnya menandakan masih banyak gambut yang rusak dan perlu menjadi perhatian.

"BRG harus diperkuat, bukan dibubarkan. Sejauh ini realisasi kerja BRG belum maksimal karena kerja pemulihan gambut tidak bisa dilakukan parsial, melainkan pemulihan harus satu kesatuan," jelas dia.

2. Izin konsesi di wilayah gambut harus dievaluasi

Kerusakan parit yang diduga dibuat oleh pelaku ilegal logging untuk membawa kayu gelam (IDN Times/Dokumentasi Seksi 3 Gakkum Sumatera)

Selama ini, imbuhnya, tugas-tugas restorasi yang dibebankan kepada BRG masih kurang terutama saat menghadapi gempuran izin konsesi di wilayah gambut. Untuk itu, Walhi menekankan evaluasi penanganan karhutla dengan memulihkan kerja BRG diiringi dengan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

"BRG harus didukung disertai dengan fungsi pengawasan, penegakan hukum yang kuat. Serta tidak ada lagi kebijakan perizinan yang melegalkan alih fungsi gambut menjadi perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) terutama gambut lindung," beber Hairul.

3. Jika BRG bubar, Gubernur Sumsel akan maksimalkan TRGD

Gubernur Sumsel Herman Deru umumkan status Sumsel naik dari Waspada ke Siaga (IDN Times/Rangga Erfizal)

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengakui tidak mudah untuk merestorasi dan menjaga 1,4 juta hektare (ha) lahan gambut Sumsel. Kalaupun BRG nanti dibubarkan, dia masih akan tetap berupaya menjaga gambut melalui Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD).

"BRG itu wewenang pemerintah pusat. Tapi kita punya TRGD sendiri yang wewenangnya langsung di bawah gubernur. TRGD kita akan tetap jalan karena gambut kita luas," ungkap Deru.

Baca Juga: Karhutla Pertama 2020, 1 Hektare Semak Belukar di Musi Rawas Terbakar

Topik:
karhutla
Kebakaran Lahan
kebakaran hutan dan lahan
Sumatera Selatan
Berita Terkini Lainnya

Pelatih Paskibra Cabuli 5 Murid, Rencana Menikah Pun Batal

Influencer Lina Mukherjee Menangis karena Pertama Kali Dipenjara 

Tahanan Kasus Pencurian Menikah di Sel, Ijab Kabul Berlangsung Haru

Niat Menikahi Seorang Janda, Pria Paruh Baya Kehilangan HP dan Emas

Warga Mentawai Tahan Ribuan Kubik Kayu dari Tanah Ulayat

Ratu Dewa Diusul Pj Wako Palembang, Redam Revalitas Finda di Pilwako?

DPRD Palembang Kaji Ulang Pemotongan Gaji ASN-Honorer dari Presensi

Seorang Perwira Polisi di Polres OKU Dilaporkan Terkait Kasus Penipuan

Usai Cemari Sungai Kelekar, Minyak Pertamina Merembet ke Sumur Warga

Jemaah Haji Kloter 20 Asal Ogan Komering Ilir Hilang di Arafah