Kabar Gembira buat Petani Sawit Sumsel, Pemerintah Stimulus Rp30 Juta
Dana itu merupakan stimulus peremajaan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Luas perkebunan sawit rakyat di Sumatera Selatan (Sumsel) mencapai 183.752 hektare (ha). Namun diperkirakan sekitar 14.583 ha lahan sudah uzur atau mengalami kerusakan.
Kondisi itu memaksa para petani harus melakukan peremajaan kepada kebunnya. Pemerintah pusat merancang stimulus peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan menaikkan anggaran sebesar Rp5 juta per hektare, atau menjadi Rp30 juta.
"Sudah ada aturan baru melalui ketentuan pemerintah pusat. Dana replanting program PSR meningkat dari Rp25 juta per hektare menjadi Rp30 juta," ungkap Kabid Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan (P2HP) dari Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian, Selasa (2/6).
Baca Juga: Pengusaha Sawit & Karet Palembang Keberatan 5 Jam Operasional PSBB
1. Bantuan pemerintah dianggap permudah petani rakyat
Dalam skema pemberian bantuan itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI) akan menyalurkan bantuan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). BPDP-KS pun telah mengeluarkan regulasi Peraturan Direktur Utama BPDP-KS nomor Kep-167/DPKS/2020 per 28 Mei 2020 yang mengatur kenaikan tersebut.
"Meski dana bantuan ini tidak penuh, tapi bisa mengurangi beban petani untuk meremajakan kebunnya di tengah COVID-19. Ini menjadi stimulus. Sisanya biasanya ditutupi petani dari kredit di bank. Paling tidak, besaran cicilannya bisa diringankan," jelas dia.
Besaran dana PSR yang nantinya akan diberikan pemerintah pusat belum bisa menutup keseluruhan peremajaan perkebunan sawit yang rusak. Sebab untuk satu hektare nya kebun sawit membutuhkan paling tidak Rp65-70 juta.
"Memang kenaikan bantuan peremajaan ini tidak banyak. Namun kita yakin akan membantu petani di keadaan sulit seperti saat ini," tegas dia.
Baca Juga: Positif di Palembang Capai 576 Kasus, Gugus Tugas Minta Waspadai Pasar
Baca Juga: Menko PMK Perkirakan Siswa Masuk Sekolah Awal 2021, Bukan Juli 2020