Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Palembang, IDN Times - Gubernur Sumsel Herman Deru meminta kepada bupati serta wali kota di 17 wilayah untuk segera memproses lelang barang dan jasa di tahun 2021. Harapannya dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat segera beredar di masyarakat.
"Anggaran menjadi stimulan atau penggerak perekonomian. Sehingga butuh percepatan keuangan di lapangan," ungkap Gubernur Sumsel, Herman Deru, Rabu (2/12/2020).
Baca Juga: Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumsel Diperpanjang Sampai 31 Desember
1. Daerah harus lihat potensi wilayah masing-masing
Gubernur Sumsel, Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal) Menurutnya, proses penggunaan anggaran di 2021 haruslah disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pihak pemerintah daerah harus menggunakan anggaran secara fleksibel, dan tetap fokus pada penanganan COVID-19 di daerah.
"Potensi daerah kan berbeda. Ada yang bidang pertanian, UMKM dan lainnya. Nah, ini harus didorong melalui APBD," jelas dia.
2. DIPA 2021 alami kenaikan, TKDD menurun
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat) Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sumsel, Taukhid mengungkapkan bagian dari APBN 2021 yang akan direalisasikan di wilayah Sumsel mencapai Rp45,2 triliun.
APBN 2021 itu meliputi belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp14,86 triliun, dan belanja dana Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp26,62 triliun. Serta anggaran subsidi energi dan non energi sebesar Rp3,8 triliun.
"Fokus APBN Sumsel ini mencakup empat hal, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi nasional (PEN), dan reformasi struktural," ujar dia.
Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1,7 triliun dibanding 2020 sebesar Rp13,1 triliun, sedangkan nilai TKDD 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3,4 triliun dibanding 2020 sebesar Rp30 triliun.
3. APBN Sumsel difokuskan pada empat hal
Adapun keempat fokus dana APBN tersebut nantinya dapat digunakan pemda pertama, untuk penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan. Kedua, perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.
Lalu ketiga, berkaitan dengan PEN terutama dukungan sektoral kementerian lembaga dan pemda, dukungan UMKM dan dunia usaha, serta insentif perpajakan. Keempat, reformasi struktural melalui perbaikan pelayanan dan peningkatan produktivitas melalui reformasi bidang pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial
"Jika ini diterapkan, diproyeksikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen di 2021 nanti," tutup dia.
Baca Juga: BI Sumsel: Cashless Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Hingga 10 Persen
