Posisi Tawar Petani Karet di Sumsel Lemah, Lelang 4S Bisa Jadi Solusi

Salah satu sistem pemasaran yang didorong untuk meningkatkan posisi tawar petani adalah lelang 4S. Konsep ini terdiri dari satu mutu, satu harga, satu lokasi, dan satu hari lelang. Sistem tersebut sebelumnya telah diperkenalkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Perkebunan untuk memperbaiki tata niaga bokar dan membuka peluang bagi petani untuk mendapatkan harga yang lebih baik.

Melalui sistem ini, hasil karet anggota UPPB dikumpulkan dalam satu lokasi dengan standar mutu yang disepakati. Selanjutnya, pembeli atau pabrik diberikan kesempatan mengikuti lelang untuk menawarkan harga. Dengan begitu, petani tidak hanya bergantung pada harga yang ditentukan pedagang pengumpul, tetapi juga memiliki kesempatan memperoleh penawaran dari sejumlah pembeli.

Rudi menjelaskan, kualitas bokar menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan harga. Petani perlu menjaga kebersihan hasil sadapan, memperhatikan kadar karet kering (KKK), serta menghindari pencampuran tanah, pasir, kayu, maupun bahan pengotor lainnya.

Selain itu, penggunaan bahan pembeku harus sesuai anjuran. Petani juga diminta untuk tidak melakukan perendaman atau menambahkan bahan lain untuk meningkatkan berat timbangan.

Meski menawarkan peluang harga yang lebih baik, penerapan lelang 4S tidak selalu berjalan mudah. Salah satu tantangannya adalah menjaga konsistensi petani agar tetap menjual hasil kebun melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Kebutuhan rumah tangga yang mendesak terkadang membuat petani memilih menjual bokar kepada pedagang pengumpul yang datang langsung ke rumah atau kebun.

"Kebutuhan ekonomi rumah tangga sering membuat petani tergoda menjual bokar kepada pedagang pengumpul yang datang langsung ke rumah atau ke kebun," jelasnya.

Menurut Rudi, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan meminta petani disiplin mengikuti jadwal lelang. Diperlukan mekanisme yang bisa membantu petani ketika membutuhkan dana mendesak tanpa harus kehilangan manfaat dari sistem pemasaran bersama.

"Harus ada solusi ekonomi yang membantu petani menghadapi kebutuhan mendesak tanpa harus kehilangan manfaat dari sistem lelang," katanya.

Karena itu, pengurus UPPB didorong untuk membangun pelayanan ekonomi anggota, seperti kas kelompok, tabungan, maupun kerja sama pembiayaan yang sehat dan transparan.

Rudi menilai penguatan UPPB menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata niaga karet rakyat. Lembaga tersebut tidak cukup hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penimbangan bokar, tetapi harus mampu mengelola mutu, pemasaran, dan membangun kemitraan dengan pembeli.

"UPPB jangan hanya aktif ketika ada program pemerintah atau kegiatan seremonial. UPPB harus tumbuh menjadi kelembagaan ekonomi petani yang profesional, mandiri, transparan, dan memiliki posisi tawar dalam rantai perdagangan karet," ungkapnya.

Selain penguatan kelembagaan, pemerintah juga diharapkan memberikan pendampingan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pengurus UPPB, memfasilitasi akses pasar, serta mendorong lebih banyak pabrik atau pembeli untuk mengikuti sistem lelang.

Menurutnya, petani juga perlu mendapatkan informasi harga secara terbuka, termasuk perkembangan harga acuan internasional seperti SGX-SICOM. Namun, harga tersebut tetap harus memperhitungkan nilai tukar rupiah, kualitas bokar, KKK, biaya pengolahan, dan pemasaran. Rudi berharap sistem lelang 4S tidak berhenti sebagai program atau slogan, tetapi dapat diterapkan lebih luas di sentra perkebunan karet rakyat Sumsel.

"Kita tidak boleh hanya menuntut harga tinggi, tetapi juga harus membangun sistem pemasaran yang mampu memberikan harga yang adil dan menguntungkan petani," tutupnya.