Herman Deru Dukung Fatwa Haram Vape, Pemprov Sumsel Kaji Aturan
Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) merespons fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape. Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan dukungannya terhadap fatwa tersebut dan akan mengkaji kemungkinan penerapannya melalui kebijakan terkait peredaran vape di Sumsel.
"Pemprov Sumsel akan mengkaji penerbitan regulasi di tingkat daerah untuk mengatur larangan penggunaan vape tersebut," ungkap Herman Deru, Selasa (10/11/2026).
1. Buatkan regulasi tingkat daerah
Ilustrasi hukum dan pengadilan (pixabay/MiamiAccidentLawyer) Deru mengatakan, fatwa MUI tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Pemprov Sumsel menentukan arah kebijakan terkait peredaran rokok elektrik. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut aturan yang dapat diterapkan agar kebijakan yang nantinya diambil memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas.
"Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah," jelasnya.
2. Dukung fatwa MUI
Gubernur Sumsel Herman Deru dalam pertemuan bersama Wali Kota Lubuk Linggau Rachmat Hidayat (IDN Times/Rangga Erfizal) Deru menilai, setiap fatwa yang diterbitkan MUI telah melalui kajian dan pertimbangan mendalam. Karena itu, ia meyakini keputusan tersebut tidak diambil secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan dampak serta kemaslahatan bagi masyarakat.
"MUI merupakan lembaga yang diakui negara dan diikuti umat Islam. Tentu kita mendukung kebijakan tersebut," jelasnya.
3. Kaji fatwa MUI untuk kebijakan
Gubernur Sumsel Herman Deru dalam pertemuan bersama Wali Kota Lubuk Linggau Rachmat Hidayat (IDN Times/Rangga Erfizal) Sebagai tindak lanjut, Deru berencana meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel mengkaji lebih jauh mekanisme penerapan kebijakan tersebut. Kajian ini diperlukan untuk memastikan regulasi yang nantinya disusun sesuai dengan ketentuan hukum dan kewenangan pemerintah daerah.
"Saya minta laporan dari Biro Hukum dulu. Apakah fatwanya sudah secara fisik dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nantinya bisa kita teruskan," jelasnya.
