BEM Nusantara Sumsel Tuntut Evaluasi Program Prabowo-Gibran

Selain itu, massa juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dievaluasi. Mahasiswa menilai pemerintah perlu meninjau kembali efektivitas program tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.

"MBG sudah gagal dan pemerintah harus mengevaluasinya," jelasnya.

Tak hanya sampai di sana, menurut mahasiswa, banyak program Prabowo yang berjalan serampangan. Mulai dari Koperasi Merah Putih yang tak kunjung memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Masyarakat mana yang mau berbelanja di Koperasi Merah Putih? Maka dari itu, kita ingin bertemu dengan perwakilan rakyat untuk menyampaikan bahwa program ini tak bisa berlanjut," jelasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat, termasuk penggunaan anggaran negara untuk berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Massa menilai pemerintah perlu lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan uang negara yang bersumber dari pajak masyarakat.

Sejumlah peserta aksi turut menyinggung isu hak asasi manusia (HAM), kebebasan berpendapat, serta penanganan demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai ruang demokrasi harus tetap dijaga dan aspirasi publik tidak boleh dibatasi.

"Presiden kita pelanggar HAM berat, wakil presiden kita anak haram konstitusi. Mereka pergi ke berbagai belahan dunia dengan uang pajak yang dibayarkan orang tua kita," jelas dia.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian yang membuat blokade penghalang menuju kantor DPRD Sumsel. Hingga berita ini ditulis, massa masih bertahan di depan gedung DPRD Sumsel sambil menunggu perwakilan dewan menemui mereka.

Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami perlambatan akibat massa yang memadati badan jalan.