Palembang, IDN Times - Ribuan warga Tegal Binangun mengancam tak akan memilih atau termasuk dalam golongan putih (Golput) saat Pemilihan Umum (pemilu) 2024. Mereka melakukan hal itu sebagai bentuk penolakan wilayah Tegal Biangun masuk wilayah Kabupaten Banyuasin.
"Sampai saat ini tapal batas kabupaten dan kota belum mendapat perhatian serius," ujar Ketua Forum Masyarkat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu, Suhardi Suhai, Senin (5/6/2023).
Sebelumnya, warga Tegal Binangun telah melakukan dua kali aksi penolakan tapal batas wilayah. Yakni pada 16 April 2023 dan terakhir 4 Juni 2023 kemarin. Bahkan warga yang tinggal di kompleks Sasana Patra dan Patra Abadi Tegal Binangun dari empat RT, yakni RT 24, 25, 34, dan RT 41, bergabung menuntut permintaan mereka dengan berbagai poster permohonan.
Warga tetap bersih keras agar Tegal Binangun tergabung di Kota Palembang, bukan masuk Kabupaten Banyuasin seperti yang diputuskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Tolong dengan suara 3.000 warga di sini, kabulkan permohonan atau kami tidak akan memilih (golput) saat pemilu nanti," kata Suhardi
Menurut seorang warga ,Yuniliyanti, dirinya telah 27 tahun mengurus administrasi di Palembang. Apabila ada perubahan, artinya segala hal harus diurus ke luar kota.
"Saya sudah sejak 1996 tinggal di sini. Mulai dari jalan yang hancur, mandi pakai air keruh. Tidak ada sedikit pun Banyuasin memperbaiki jalan dan memberikan suplai air bersih kepada kami. Mulai dari pendidikan, jalan, air bersih, bantuan sosial, serta administrasi, semua di Palembang," ungkapnya.
Warga Tegal Binangun bakal mengadukan tapal batas kepada Presiden Joko Widodo dan Mendagri Tito Karnavian. Termasuk melapor ke Gubernur Sumsel Herman Deru, Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo, beserta anggota dewan.
Sebelumnya, pada Minggu, 16 April 2023 lalu, warga sudah melakukan aksi yang pertama. Mereka minta Pemprov Sumsel segera menyelesaikan sengketa perbatasan antara Palembang dengan Banyuasin di Tegal Binangun.
Sementara menyoal penolakan wilayah tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) masih enggan memberikan respon. Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa, tidak bisa memberi keterangan terkait aksi demo warga tersebut