Warga Banyuasin Blokir Jalan Pelabuhan TAA Tuntut Ganti Rugi Lahan

Menurut Iwan, masyarakat ingin ada solusi dari pemerintah setempat terkait haknya. Ia sempat berusaha menjelaskan perkara jalan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab provinsi, berubah menjadi jalan negara.

"Tuntutan ganti rugi lahan di lokus Sungsang ini sekarang jadi jalan negara. Memang saat ini belum diganti hampir 7 tahun," jelas dia.

Koordinator aksi warga, Nasir menjelaskan, pemblokiran jalan dipicu ganti rugi lahan yang tak jelas. Saat itu, warga mengklaim tanahnya digunakan sebagai akses utama seluas 10 Hektare (Ha). Pemerintah beralasan tanah masyarakat adalah hutan lindung, sehingga tidak ada kewajiban untuk diganti.

"Dulu sudah sepakat adanya ganti rugi, tetapi kenyataannya hingga saat ini sama sekali belum ada ganti rugi. Makanya warga kesal dan berinisiatif untuk melakukan pemblokiran," beber dia.

Warga mengancam terus memblokir jalan nasional sampai ada kejelasan dari pemerintah. Pihaknya pun berjanji akan berunjuk rasa ke Pemprov Sumsel dalam waktu dekat.

"Hampir 10 tahun belum ada realisasi ganti rugi dari pemerintah. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin dan pemerintah provinsi Sumsel dapat menyelesaikan permasalahan ini," jelas dia.

Camat Sumber Marga Telang, Hasanul Hak, membenarkan sempat ada pemblokiran akses jalan menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api di Desa Karang Anyar. Menurutnya, pemblokiran tidak berlangsung lama karena pihaknya berhasil meyakinkan warga agar membuka akses jalan.

"Kami hanya bisa memberikan pengertian kepada masyarakat, bila itu merupakan jalan negara. Bila ingin menyuarakan hak masyarakat, bisa langsung ke pemerintah pusat. Karena untuk ganti rugi ini bukan lagi ke kecamatan, kabupaten, atau provinsi," tutup dia.