Survei SPIN: Elektabilitas Terbaru 3 Paslon Palembang di Pilkada 2024
- RDPS masih unggul dalam elektabilitas Pilkada Palembang
- Yudha Pratomo-Baharudin berpotensi saling salip setelah meningkat signifikan
- Responden memilih paslon RDPS sebesar 36,60 persen, Yudha Pratomo-Baharudin 32,33 persen, Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina 18,83 persen
Palembang, IDN Times - Lembaga survei dan riset Semar Political Institute (SPIN) merilis hasil elektabilitas tiga pasangan calon (paslon) terbaru untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palembang 2024. Pada Pilkada Palembang, ada tiga paslon yang berlaga.
"Survei SPIN menunjukkan elektabilitas Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS) masih unggul, lalu Yudha Pratomo-Baharudin urutan kedua yang berpotensi saling salip. Sedangkan posisi terakhir Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina," ujar Direktur SPIN, Mawardin, Rabu (6/11/2024).
1. Survei SPIN itu diikuti sekitar seribu responden
Survei SPIN dilakukan pada periode 25 Oktober sampai 30 Oktober 2024 dengan jumlah sampel 1.000 responden yang merupakan warga yang memiliki hak pilih, tersebar di 18 kecamatan.
Mawardin mengatakan, penelitian survei SPIN bertajuk "Kejutan Elektoral Terkini Pemilihan Walikota Palembang 2024", menerapkan sistem kuisioner terstruktur dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 4,5 persan dan tingkat kepercayaan (confidence level) 95 persen. Selain itu survei juga dilaksanakan melalui wawancara tatap muka dengan responden.
"Meski RDPS di posisi atas, namun cenderung stagnan. Sementara Yudha Pratomo-Baharudin elektabilitasnya meningkat signifikan, cukup drastis," kata dia.
2. Hasil survei SPIN menunjukkan komunikasi kampanye masif
Hasil survei SPIN menunjukkan temuan bahwa responden yang memilih paslon RDPS sebesar 36,60 persen, disusul paslon Yudha Pratomo-Baharudin 32,33 persen, lalu paslon Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina 18,83 persen. Sedangkan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ) sebesar 12.23 persen.
Salah satu temuan yang menarik, lanjut Mawardin adalah tren elektabilitas paslon Yudha Pratomo dan Baharudin mengalami kenaikan, terutama momentumnya usai debat perdana 22 Oktober lalu. "Terutama komunikasi kampanye yang masif dan program yang atraktif,” ungkap dia.
3. Elektabilitas Fitri-Nandriani turun karena pemilih disebut ingin mencari sosok maskulin
Sementara penurunan elektabilitas paslon Fitrianti Agustinda-Nandriani Octarina disebabkan oleh jangkauan elektoral terbatas, kurang representatif dari segi suara, dan sisi lain perilaku pemilih cenderung menghendaki pemimpin tegas dan maskulin di tengah masalah premanisme dan pungli yang menjamur.
"Tentu saja politik itu berlangsung dinamis fluktuatif, nanti kami lihat di hari H (27 November 2024), bagaimana keputusan akhir warga pemilih di Palembang, yang penting para pemimpin mengedepankan politik solutif, tidak sekadar mencari kursi semata,” kata Mawardin.
Ia menilai figur Yudha Pratomo dan Baharudin lebih siap dalam memimpin Palembang dibandingkan paslon lain. Menurutnya, kesiapan ini tergambar jelas dari pemahaman yang mendasar seputar isu-isu pembangunan, dalam sejumlah forum diskusi dan debat publik.
4. Yudha-Bahar disebut memiliki pemikiran visioner untuk memajukan Palembang
Keunggulan kualitatif Yudha Pratomo, lanjut Mawardin, ditopang dengan artikulasi komunikasi yang matang sebagai figur intelektual jebolan Inggris, tentunya memiliki jaringan internasional, serta belum terbelenggu dengan lingkaran elite status quo. Kemudian keinginan masyarakat untuk memiliki calon pemimpin terbaru.
"Portofolio dan jejak rekam Yudha Pratomo lebih relevan menjawab tantangan kontemporer Palembang saat ini, mengingat dia berkapasitas dan pemikiran visioner memajukan Palembang, semacam Neo-Sriwijaya 4.0. Sedangkan Baharudin seorang politisi teknokrat dengan terobosan sekaligus organisator hebat yang bergelut di lapangan," jelas dia.
Selain survei elektoral, lembaga SPIN turut mengadakan FGD analisis kualitatif terkait kapasitas kepemimpinan paslon, serta memotret sejumlah permasalahan terkini yang perlu diatasi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang mendatang, meliputi masalah pengangguran, banjir, kerusakan jalan, premanisme dan pungli.
