Palembang, IDN Times - Kegamangan akan perjalanan bangsa setelah 25 tahun reformasi disampaikan Civitas Akademika Universitas IBA dalam Petisi Sriwijaya. Menurutnya wajar jika masyarakat bertanya-tanya soal alat kekuasaan yang digunakan semaunya oleh pemerintah, termasuk persoalan bantuan sosial (Bansos) yang mencederai demokrasi.
"Gak salah juga dengan persepsi yang muncul. Orang menafsirkan ada politisasi pada bantuan sosial," ungkap Rektor IBA Palembang, Tarech Rasyid, Rabu (7/2/2024).
Menurut Tarech, bansos seharusnya tidak digunakan segelintir politisi dan aparatur negara untuk kepentingan elektoral. Bansos yang seharusnya di bawah kendali Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bentuk kehadiran negara, malah diubah seakan-akan menjadi bantuan personal.
"Mereka yang tahu data orang miskin (Kemensos). Kalau dibagikan di pinggir jalan kita gak tahu apakah tepat sasaran. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat agar bisa makan, sah-sah saja dilakukan, tetapi jangan menggunakan bansos untuk menghadapi pemilu," jelas dia.
Dirinya menilai, pemerintahan yang berjalan saat ini mengabaikan nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi amanat konstitusi. Rentetan keputusan yang menguntungkan salah satu paslon dianggap sebagai bukti negara mengabaikan norma dan etika.
Keputusan MKMK juga menjadi bukti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melanggar etika. Belum lagi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang dinilai sarat pelanggaran etik.
"Bahkan norma konstitusi bisa diubah sepanjang kepentingan kekuasaan," jelas dia.
Tarech pun mengingatkan, bahwa keputusan penguasa saat ini semakin melenceng dari cita-cita reformasi. Kebebasan demokrasi yang sudah diraih pada 1998 silam kembali direnggut oleh segelintir elite politik.
"Perjuangan reformasi tak hanya berdarah-darah melainkan merenggut nyawa. Ironis sikap ini ditunjukan okeh presiden lewat pernyataan boleh berkampanye atau berpihak," tutup dia.