Kampus IBA Palembang Keluarkan Petisi, Prihatin Perilaku Presiden
- Universitas IBA Palembang mendesak Presiden kembali ke agenda reformasi
- Kampus menuntut netralitas KPU, Bawaslu RI, TNI, Polri, dan aparat negara dalam pemilu
- Rektor Tarech Rasyid menilai sikap Presiden melanggar etika dan UU nomor 7 tahun 2017
Palembang, IDN Times - Seruan menyelamatkan demokrasi di Indonesia bergaung di Bumi Sriwijaya usai Universitas IBA Palembang menyerukan petisi menyikapi keadaan bangsa.
Pimpinan kampus bersama mahasiswa Universitas IBA, menyangsikan keadaan yang terjadi jelang pemilu karena alat negara dan elite politik bermanuver melanggengkan kekuasaan kelompok.
Rektor Universitas IBA, Tarech Rasyid, menyampaikan keprihatinan tersebut dengan mencap kondisi beberapa waktu ke belakang yang mengancam demokrasi hasil perjuangan reformasi. Dirinya menyoroti sikap Presiden yang terkesan tak netral usai pernyataannya di publik.
"Baru-baru ini kita melihat bagaimana upaya memberangus demokrasi. Kita prihatin melihat perilaku Presiden," ungkap Tarech Rasyid, Rabu (7/2/2024).
1. Kritisi keputusan Jokowi dan elite politik jelang pemilu
Tarech menyangsikan sikap Jokowi dan elite politik mempolitisasi bantuan sosial untuk kepentingan elektoral, dan menggunakan alat negara melalui kekuasaan dengan memainkan hukum serta konstitusi. Kondisi ini dinilai semakin menjauhkan cita-cita dalam membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.
"Perilaku Presiden bisa dilihat saat kita melihat perselingkuhan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kekuasaan hingga melahirkan anak kampang (haram) konstitusi," ungkap Tarech.
2. Enam butir petisi Bumi Sriwijaya
Dalam pernyataan sikapnya, Tarech mengatakan jika sikap akademisi Universitas IBA menuntut Presiden kembali ke agenda reformasi. Dalam petisi tersebut tereapat enam poin yang disampaikan, yakni mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo kembali sebagai negarawan yang mengedapankan etika, nilai-nilai pancasila, dan UUD 1945.
Kedua menuntut KPU dan Bawaslu RI bersikap netral, profesional, dan transparansi dalam menjunjung prinsip Luber Jurdil. Ketiga, menuntut TNI, Polri, Pj Gubernur dan Pj Bupati, ASN, hingga Kepala Desa di Indonesia menjaga sikap dan martabatnya untuk netral.
Keempat mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu sesuai azas Luber Jurdil. Lalu selanjutnya meminta aparat negara tidak melakukan upaya intervensi ke universitas baik PTN dan PTS.
"Menuntut agar elite pemerintah dan elite politik tidak menuding atau menuduh guru besar, akademisi, dan intelektual yang menyuarakan keresahan," jelas dia
3. Presiden dinilai tak pahami UU
Tarech menilai, pelanggaran etika, norma, dan nilai-nilai Pancasila semakin terang-terangan dilakukan. Pernyataan Presiden tentang keberpihakannya soal berkampanye dinilai keluar dari kepala negara yang tak memahami UU secara utuh.
"Dalam UU nomor 7 tahun 2017 itu ada butir pasal yang diabaikan Presiden. Ini menjadi kegalauan kita dan menyerukan petisi ini," jelas dia.
Adapun upaya mempolitisasi bansos dinilai sangat terasa melanggar etik. Padahal bansos itu merupakan hak rakyat yang didapat dari uang rakyat untuk kembali ke rakyat yang seolah-olah dikeluarkan personal presiden.
"Prinsip bernegara mementingkan etika jika ini diabaikan hancurlah tatanan bangsa," tutup dia.
