Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berusaha untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer, menyusul rencana penghapusan pegawai pemerintah selain Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat.
"Segala upaya akan dilakukan. Rencananya dengan meminta pertimbangan ke Menpan RB. Kalau bisa menemui langsung setelah mengirim surat resmi," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa, Senin (6/6/2022).
Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memutuskan membemberhentikan pegawaian non ASN pada 2023. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri PAN RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 merujuk Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018, tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah.
"Pertimbangan ini menyusul alasan keberadaan honorer di lingkungan Pemkot sangat dibutuhkan. Apalagi kinerja honorer menjadi ujung tombak dalam pemerintahan," kata dia.
Menurut Dewa, penghapusan pegawai honorer sudah pernah dibahas melalui Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi), khususnya terkait batas waktu penyelesaian pemutusan honorer.
"Berdasarkan Surat Edaran dari Kemenpan RB, kita diberi batas waktu menyelesaikannya sampai 28 November 2023," timpalnya.
Kemudian bersama Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkot Palembang akan mengusulkan semua honorer bisa diangkat menjadi PPPK.
Bahkan pengusulan tenaga honorer di Palembang menjadi PPPK tidak saja untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, namun yang menjadi prioritas juga dari formasi lain. Rencana pengajuan semua honorer menjadi PPPK telah mendapat dukungan dari Wali Kota (Wako) Palembang, Harnojoyo.
"Perekrutan honorer ini untuk semuanya agar dapat terikat dalam PPPK. Tapi, mereka juga harus mengikuti rangkaian tes menyeluruh dengan persaingan semua non-ASN di Palembang sebanyak 5.400 orang," tandasnya.