Mahasiswa Datangi Kantor Gubernur Sumsel Kritik Penanganan Karhutla

Azra menyoroti lemahnya pencegahan dan penanganan hukum yang menjadi penyebab karhutla terus terjadi. Kurangnya pembuatan sekat kanal di wilayah rawan karhutla seperti OKI dan OI, menjadi penyebab lambannya penanganan karhutla.

Sedangkan persoalan hukum, mahasiswa menganggap pemerintah maupun penegak hukum sama-sama tumpul terhadap pelaku pembakaran yang melibatkan perusahaan. Berbeda halnya dengan proses hukum untuk masyarakat kecil yang sangat cepat jika ketahuan membakar lahan.

"Tangkap dan adili perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran. Cabut izin perusahaan yang terbukti tidak bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan karhutla, serta perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran Iahan," jelas dia.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengklaim sepakat penindakan terhadap perusahaan yang sengaja membakar lahan harus ditindak. Dirinya mencontohkan dua perusahaan BUMN Malaysia yang dibekukan KLHK karena terbukti membakar lahan di wilayah Sepucuk, Ogan Komering Ilir (OKI).

"Bukan hanya disegel tetapi diakuisisi oleh negara dan izinnya (BUMN Malaysia) dicabut," ujar Deru.

Menurutnya penanganan terhadap pelaku pembakaran lahan terus dilakukan. Tetapi untuk memberikan sanksi diperlukan pembuktian secara hukum, bukan hanya secara visual.

"Kita sama-sama tidak sepakat lahan tersebut dibakar. Semua harus diproses hukum. Pembakaran yang terbukti melanggar hukum harus ditindak tegas," jelas dia.

Deru menegaskan dirinya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) menyangkut pengobatan masyarakat yang terjangkit Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap.

Namun Deru mengatakan, pemerintah telah menyiapkan posko di seluruh faskes untuk melayani masyarakat yang mengalami kesulitan pernapasan dengan menyiapkan tabung oksigen dan sebagainya.