KPK Soroti Jual Beli Izin Perusahaan Tambang dan Perkebunan di Sumsel

Menurut Alexander, ada delapan indikator dalam survei yang menjadi sorotan oleh lembaga antirasuah, seperti penggunaan aset kantor hingga penyalahguanaan perjalanan dinas. Angka SPI bisa menjadi cermin lemahnya pengawasan dan rawan tindak pidana korupsi di daerah tersebut.

"Upaya-upaya pencegahan terus dilakukan KPK bekerja sama BPKP. Secara umum jika SPI rendah maka korupsinya akan tinggi," ujar dia.

Tak hanya pemda, KPK pun menyoroti BUMN dan BUMD di Sumsel yang juga rentan pada tindak pidana korupsi. Permainan fee proyek, suap menyuap, hingga gratifikasi masih menjadi persoalan yang harus diawasi.

"BUMN dan BUMD yang mendapatkan kontrak dengan pemda memberi fee. Termasuk perusahaan swasta (di Sumsel) yang ingin mendapat izin pertambangan dan perkebunan dengan cara membayar," ujar dia.

Tak sampai di sana, Alexander juga menilai salah satu kasus korupsi yang marak terjadi di daerah yakni pengemplangan pajak. Hal ini diklaim mendominasi kasus korupsi daerah.

"Perhatikan saja pada sidang tipikor yang ada di Palembang. Mungkin sebagian besar bagian dari pengemplangan pajak begitu, memang jadi titik paling rawan," tutup dia.