Palembang, IDN Times - Ketua Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla menegaskan, masjid bukan tempat berpolitik. Ia menegaskan fungsi masjid untuk kegiatan keagamaan yang positif.
"Masjid itu tempat ibadah, bukan tempat berpolitik. Masjid itu harus steril dari politik praktis," ungkap Jusuf Kalla usai melantik Dewan Masjid Indonesia wilayah Sumatra Selatan (Sumsel), Selasa (21/3/2023).
Jusuf menerangkan, masjid akan dijadikan sarana bagi politisi mencari dukungan. Dirinya mengimbau masyarakat terkhusus pengurus masjid agar menolak ajakan berpolitik di dalam masjid.
"Jangan sampai karena politik, umat terpecah belah. Kalau masjid diperbolehkan untuk berkampanye, maka microphone masjid itu pasti bisa dipakai puluhan partai politik. Lalu bisa dipakai untuk menjelekkan atau menyindir calon yang lain," jelas dia.
Dirinya juga mengimbau pemilihan mubalig agar benar-benar dipilah. Sebab dikhawatirkan politik praktis justru menyebabkan perpecahan antara umat.
"Untuk para mubalig juga kalau bisa dicarikan yang tidak membawa unsur politik," beber dia.
Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang, Abdul Rozak mengatakan, pihaknya akan mengawasi dan menjaga masjid di Sumsel khususnya Masjid Agung Palembang. Ia memastkan masjid tidak digunakan untuk berpolitik.
"Tidak boleh menyebarkan politik di Masjid Agung, dan itu akan kami jaga," tutur dia.
Roza tidak melarang jika politisi memiliki kemampuan berceramah dan menyiarkan Islam. Namun jika apa yang disiarkan bertentangan dan justru dilakukan untuk politik, maka pihaknya akan melarang.
"Jika ada kemampuan untuk ceramah, ya boleh mereka ceramah. Tapi dia tidak boleh mengajak orang untuk berpolitik," tutup dia.