Palembang, IDN Times - Liga Debat Mahasiswa 2025 antara Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) berlangsung sengit. Masing-masing tim sangat konsisten menyampaikan argumen dan data yang telah dipersiapkan.
Dalam babak perempat final, debat dimenangkan UNS dengan 244 poin, sementara UGM kalah tipis di skor 243 poin. Hasil itu membawa UNS melanjutkan ke babak semi final Liga Debat Mahasiswa 2025.
Saat debat, pernyataan penting dan poin yang tersampaikan adalah apakah Indonesia mampu mencapai target net-zero emission (NZE) 2060, serta bagaimana generasi muda merealisasikan transisi energi hijau tanpa memberi dampak sosial di masyarakat.
Menurut peserta Liga Debat Mahasiswa 2025 dari UNS Sekar Khoiri Nismara sebagai tim kontra, mereka menyatakan bukan tidak setuju dengan NZE di tahun 2060, tetapi dalam pelaksanannya, perlu dilakukan bertahap dan harus memperjuangkan hak masyarakat terutama orang adat.
"Kondisi ini untuk menghindari kesenjangan sosial dan ketimpangan pembaruan energi global antara negara maju dan berkembang," kata Sekar saat menyatakan mosi, Selasa (27/5/2025).
Kata Suciwati yang juga bagian tim debat UNS, mereka menilai yang dikejar dalam realisasi NZE bukan soal percepatan dan bukan menarget sesegera mungkin penerapan energi hijau. Sebab jika mengejar transisi hijau cepat tanpa persiapan, program NZE justru akan menjadi transaksi hijau bukan transisi hijau. Suci membeberkan, energi terbarukan memang penting, namun jangan menarget NZE 2060 sebagai tujuan kolonialisme hijau.
"Bagi daerah urban, NZE belum siap bisa jadi nilai eksploitasi SDA dan SDM. Padahal harapan NZE juga harus menjaga hutan dan menghormati masyarakat adat seperti situasi di Kalimantan Tengah yang gembar gembor menyuarakan bahan bakar seperti Shell," jelas dia.
Apabila tanpa kesiapan dan hanya memikirkan sepihak dengan fokus investasi dari investor asing untuk menciptakan energi terbarukan seperti pengelolaan sampah dengan listrik, maka target NZE 2026 di Indonesia berpotensi gagal.
"Ini didasarkan dari melihat negara masih berkembang dan masih banyak pihak-pihak yang cuci tangan dari program investasi transisi hijau. Kemudian jika membahas pembaruan energi dari pembangunan turbin air, maka akan ada yang dikorbankan. Yakni menyisir lahan luas yang terkadang banyak dihuni masyarakat lokal. Tetapi untuk realisasi transisi energi hijau, masyarakat di sana terusir sepihak. Kita perlu memikirkan masyarakat yang terpinggirkan sehingga ada transisi sosial yang adil," jelasnya.
Sementara dari tim debat UGM yang merupakan kelompok pro terhadap pencapaian NZE di 2060, Jessica Olivia menyampaikan transisi menuju NZE 2060 penting untuk disoroti dan jadi bentuk komitmen eksklusif jangka panjang di Indonesia.
"Target NZE 2060, selaras secara fundamental dengan visi pembangunan berkelanjutan program pemerintah. Komitmen ini bukan hanya soal isu lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi untuk keluar dari negara middle income trap (berpendapatan menengah)," kata dia.
Apalagi lanjut Jessica, dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ekonomi hijau ditargetkan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja pada 2045, dan saat ini sudah ada 152 perusahaan yang mengantongi sertifikasi hijau, dengan total investasi mencapai Rp3,2 triliun per tahun.
"Ini menunjukkan bahwa transisi hijau mampu merangsang investasi. Bahkan, potensi investasi energi hijau di Indonesia diperkirakan dapat mencapai Rp1,9 triliun," jelasnya.
Jason Valentino dari UGM menambahkan, sebenarnya Indonesia mendapatkan keuntungan dari target NZE 2060 menuju transisi energi hijau. Yakni keuntungan tidak hanya ekonomi, tetapi juga berdampak pada lingkungan. Harapannya, transisi hijau bisa mencegah kenaikan suhu bumi maksimal dua derajat celcius.
"Kita tahu, Indonesia turut berkontribusi pada upaya global mencegah krisis iklim. Komitmen ini sudah dituangkan dalam kebijakan resmi melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 termasuk soal PLT EBT (Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan) dan kendaraan listrik," jelas dia.
Namun kata Jason, target NZE 2060 juga tidak bisa dilihat secara idealistik semata. Melainkan secara realistis dan horizontal mencakup semua sektor. Seperti dari sisi mengapa pertumbuhan ekonomi harus diperhatikan dalam konteks NZE.
"Karena berdasarkan roadmap, biaya mitigasi yang dibutuhkan mencapai Rp200–300 triliun per tahun. Angka yang sangat besar jika dibiayai dengan cara menaikkan pajak atau menurunkan subsidi. Ini bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi meningkatkan pengangguran," kata dia.
Jason menyampaikan, solusinya adalah mendorong investasi hijau berkelanjutan menggandeng Kementerian Keuangan untuk mendorong perusahaan untuk mengadopsi energi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah lebih baik.
"Strategi menuju NZE harus didorong dengan kesadaran bahwa bumi kita, pada 2032, bisa mencapai penurunan suhu hingga 1,5 derajat celcius. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi soal keberlangsungan hidup," katanya.
Meski terlihat egois karena menargetkan pencapaian NZE sesegera mungkin, Jason komitmen untuk tetap mempertahankan ekonomi konvensional di tengah realisasi NZE di 2060. Yakni tetap mendukung NZE keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi dengan selaras.
"Harus berjalan beriringan sebagai instrumen masa depan," jelas dia.