Hasil Investigasi Ombudsman Sumsel, Pemecatan Nakes OI Salahi Aturan

22 Jul 2020, 15:45 WIB

Rangga Erfizal

News

Channel

Add as Preferred source

Hasil Investigasi Ombudsman Sumsel, Pemecatan Nakes OI Salahi Aturan

Ketua Ombudsman Sumsel, Adrian (IDN Times/Rangga Erfizal)

Palembang, IDN Times - Ombudsman Republik Indonesia wilayah Sumatra Selatan (Sumsel), mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir (RSUD OI) yang memecat 109 tenaga kesehatan berstatus honorer dan tenaga kerja sukarela (TKS) pada Mei 2020 lalu.

Hasilnya, Ombudsman menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan RSUD OI. Ombudsman memberikan empat masukkan atau tindakan korektif yang harus segera diperbaiki oleh Bupati OI.

"Bupati OI diminta membatalkan putusan pemecatan. Mengembalikan kedudukan 109 nakes. Melakukan evaluasi terhadap Dirut RSUD OI, jika ditemukan pelanggaran maka dapat diberikan sanksi dan mengevaluasi sistem kepegawaian yang harus terintegrasi dengan BKPSDM OI," ungkap Kepala Ombudsman RI Sumsel, Adrian Agustiansyah, Rabu (22/7/2020).

1. Bupati Ogan Ilir diminta tindaklanjuti putusan pemecatan 30 hari kerja

Ombudsman Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati OI nomor 191/KEP/RSUD/2020, yang menyatakan tenaga kesehatan dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Adrian, Bupati OI Ilyas Pandji saat melakukan pemberhentian. tidak melakukan pemeriksaan lebih dahulu yang dilakukan para tenaga kesehatan (nakes).

"Dengan adanya tindakan korektif, dugaan maladministrasinya pun terbukti. Sehingga teguran melalui tindakan korektif kita minta dapat ditindaklanjuti selama 30 hari kerja. Bila tidak dipatuhi maka Ombudsman Sumsel akan meneruskan ke Ombudsman RI," ungkap dia.

2. Nomor SK pemeriksaan yang diberikan sudah dipakai

Ombudsman Sumsel, berikan tindakan korektif terhadap Bupati OI (IDN Times/Rangga Erfizal)

Menurutnya, akhir dari tindakan korektif ini akan berujung pada sanksi oleh Kemendagri jika tidak segera ditindaklanjuti oleh Bupati OI. Tindakan korektif ini juga akan diteruskan ke Presiden dan DPR RI.

"Banyak pelanggaran yang kita temukan, mulai dari pengangkatan tenaga honorer tanpa SK yang jelas atau tidak memiliki dokumen jelas. Nomor SK pemecatan pun kita telusuri sudah pernah dipakai sebelumnya pada Februari 2020. Jadi kita lihat keputusan Bupati ini tidak mendasar," jelas dia.

3. Sekda OI terima surat rekomendasi ombudsman

Ilustrasi petugas medis. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Sekda Kabupaten OI, H. Herman yang menerima surat tindakan korektif tersebut mengatakan, pihaknya akan segera membahas rekomendasi dari Ombudsman RI Sumsel. Dirinya menilai, SK itu perlu ditinjau lebih jauh kembali bersama Bupati OI.

"Ini rekomendasi tentu akan kami tindaklanjuti. Nanti kita sampaikan ke Pak Bupati, apa hasilnya nanti akan segera diputuskan," tegas dia.