Haji Halim didakwa 3 pasal kasus tipikor pemalsuan dokumen tol Betung.
Dakwaan meliputi Pasal 2, 5, dan 9 UU Tipikor dengan dugaan kerugian negara Rp127 miliar.
Peran terdakwa akan terbukti dalam proses pembuktian dengan kehadiran saksi di persidangan lanjutan.
Palembang, IDN Times - Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pemalsuan dokumen proyek Tol Betung-Tempino Kemas Abdul Halim alias Haji Alim didakwa tiga pasal primer oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Muba).
Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Palembang, Kamis (4/12/2025).
Kasi Intel Kejari Muba, Abdul Harris Augusto menyampaikan, dalam dakwaan terdakwa mendapati pasal kesatu, yakni primer Pasal 2 subsider Pasal 3 UU Tipikor. Kedua, Pasal 5, dan ketiga Pasal 9 UU Tipikor.
"Konstruksi perkara yang diuraikan dalam dakwaan telah menunjukkan adanya dugaan kerugian negara," katanya.
Harris menerangkan, pasal 2 itu jelas terdapat kerugian negara. Sedangkan dalam Pasal 5 terdapat unsur gratifikasi dan dalam Pasal 9 berkaitan dengan putusan sebelumnya.
"Yakni telah menjerat dua terpidana pemalsuan surat," jelas dia.
Menurut Harris, peran terdakwa akan makin jelas dalam proses pembuktian, ketika nanti para saksi dihadirkan di persidangan lanjutan.
“Akan terlihat dari keterangan saksi, sejauh mana peran terdakwa dan tanggung jawabnya dalam kasus terkait,” katanya.
Diketahui saat pengajuan kehadiran terdakwa H Abdul Halim secara langsung ke persidangan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, setelah berbulan-bulan terdakwa menjalani perawatan di rumah sakit.
“Terdakwa dihadirkan agar memperoleh kepastian hukum. Sehingga beliau tak terkatung-katung dan bisa mengetahui apakah terbukti atau tidak. Jika tidak terbukti, tentu majelis akan mempertimbangkan. Jika terbukti, masih ada hak banding hingga kasasi,” jelas dia.
Sementara kata Kasi Pidsus Kejari Muba, Firmansyah, kehadiran terdakwa di sidang langsung merupakan perintah dari majelis hakim. Sebelumnya, Abdul Halim mulai dibantarkan sejak Maret 2025.
“Sesuai penetapan majelis hakim, terdakwa harus dihadirkan untuk agenda pembacaan dakwaan hari ini,” jelasnya.
Berdasarkan hasil penghitungan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp127 miliar, sesuai uraian surat dakwaan yang dibacakan JPU.