Gubernur Sumbar Instruksikan Bangun Hunian Sementara untuk Korban Bencana

Mahyeldi menjelaskan, pembiayaan pembangunan huntara sepenuhnya ditanggung Pemerintah Pusat melalui BNPB, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab pada fasilitasi data rumah terdampak serta pembebasan dan kesiapan lahan.

"Maka dari itu, saya minta kepada bapak bupati dan wali kota agar menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara ini secepatnya," katanya.

Menurut Mahyeldi, jika lahan sudah ditentukan, pembangunan tersebut bisa segera dikebut dan warga terdampak bencana tidak lagi tinggal di pengungsian seperti saat ini.

Mahyeldi mengungkapkan, hingga saat ini baru empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Limapuluh Kota, dan Padang Pariaman.

“Baru empat daerah yang menyampaikan kesiapan lahannya. Kita berharap daerah lain segera menyusul, agar penanganan pascabencana bisa berjalan serentak,” katanya.

Ia juga mendorong daerah terdampak lainnya seperti Kota Padang, Kabupaten Solok, Kota Solok dan daerah terdampak lainnya segera memberikan laporannya.

Selain penyediaan lahan, ia juga menekankan pentingnya percepatan pendataan di lapangan. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Masa tanggap darurat kita sampai 22 Desember. Kalau data sudah rampung, kita ingin setelah itu langsung masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu harapan kita bersama,” katanya.