Dapur MBG Palembang Hadapi Tantangan, Jumlah Titik Belum Ideal
- Palembang masih kekurangan jumlah titik penyedia dapur MBG, idealnya membutuhkan sedikitnya 195 dapur tambahan agar distribusinya lebih merata.
- Faktor jarak tempuh distribusi dan kepadatan penduduk menjadi tantangan, karena paket MBG tidak boleh dikonsumsi lebih dari 5 jam setelah diproduksi.
Palembang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih berusaha konsisten melakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lancar. Meski saat ini di lapangan sejumlah penyedia dapur mengalami beberapa tantangan. Terutama soal waktu distribusi serta jadwal penyaluran MBG ke tiap sekolah.
"Tidak hanya soal dapur, jarak distribusi MBG antarwilayah dan kepadatan penduduk harus diperhitungkan agar program ini tersalurkan merata," kata Kepala Dinas Kesehatan Fenty Aprina, Jumat (24/10/2025).
1. Palembang baru memiliki 115 titik dapur MBG
Diketahui, jumlah penyedia dapur di Palembang saat ini belum memenuhi semua kebutuhan distrubusi MBG ke tiap sekolah. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan kota, baru ada 115 titik dapur MBG yang berjalan efektif.
"Dapur hanya bisa memproduksi tiga ribu porsi dalam sehari. Sementara untuk penerima manfaat MBG di Palembang, mulai anak sekolah (TK, SD, SMP, SMA), ditambah bayi, balita, dan ibu hamil jumlahnya mencapai sekitar 600 ribu orang," jelas Fenty.
2. Palembang butuh sekitar 195 dapur MBG
Ia mengaku dengan kapasitas dapur tersebut, Palembang masih kekurangan jumlah titik penyedia dapur MBG. Jika mengikuti kebutuhan penyaluran MBG, Palembang membutuhkan sekitar 80 dapur MBG tambahan agar program ini tersalurkan merata.
“Idealnya, dengan jumlah penerima yang banyak, kita membutuhkan sedikitnya 195 dapur MBG agar distribusinya lebih merata,” kata dia.
3. Pemkot Palembang evaluasi kebutuhan penyedia dapur MBG
Selain membahas keterbatasan jumlah dapur, Dinkes juga menyoroti faktor jarak tempuh distribusi dan kepadatan penduduk yang menjadi tantangan. Menurut Fenty, paket MBG dari penyedia dapur tidak boleh dikonsumsi lebih dari lima jam setelah diproduksi, sehingga membutuhkan distribusi cepat dan efisien.
“Karena makanan bergizi ini memiliki batas waktu konsumsi. Terkait ini Pemkot Palembang juga akan evaluasi dan dorong penambahan dapur bertahap agar penerima manfaat dapat menerima hak dengan baik," jelasnya.
