Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Angka Kemiskinan Palembang Turun, tapi 56 Ribu Orang Menganggur

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)
Intinya sih...
  • Angka kemiskinan Palembang turun menjadi 9,77 persen pada tahun 2025 menurut BPS.
  • Jumlah pengangguran di Palembang masih tinggi, mencapai 56 ribu orang.
  • Pemkot Palembang siap mendampingi penyaluran bantuan agar tepat sasaran mengurangi kemiskinan.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) Palembang mencatat angka kemiskinan 2025 menurun 0,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Angka kemiskinan 2024 mencapai 10 persen, tahun ini turun menjadi 9,77 persen," kata Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Senin (11/8/2025).

1. Pemkot Palembang siap mendampingi survei BPS

IMG-20250716-WA0069.jpg
Wali Kota Palembang Ratu Dewa (Dok. Kominfo Palembang)

Meski angka kemiskinan Palembang menurun, namun dari data BPS, jumlah pengangguran di Bumi Sriwijaya masih terbilang tinggi mencapai 56 ribu orang menganggur.

"Pemkot siap mendampingi dalam kebijakan penyaluran bantuan agar tepat sasaran mengurangi kemiskinan," jelasnya.

2. BPS dan Pemkot Palembang audiensi bahas survei ekonomi

Kantor Wako Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Kantor Wako Palembang (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dewa juga menyampaikan, Pemkot Palembang berharap bisa memberikan pendampingan agar petugas BPS di lapangan dapat bekerja lancar, sekaligus memastikan data kemiskinan dan inflasi daerah terintegrasi.

"Selain bersilaturahmi, hari ini adiensi dengan BPS juga membahas pelaksanaan survei sosial ekonomi yang akan dilakukan dalam waktu dekat," ujar dia.

3. BPS Palembang harap masyarakat bisa kerjasama soal survei di lapangan

Kantor BPS Sumsel (IDN Times/Feny Maulia Agustin)
Kantor BPS Sumsel (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Kepala BPS Palembang, Edi Subeno menjelaskan, tak hanya pemimpin dan pemkot, masyarakat juga diharapkan bisa kerja sama memberikan data tepat kepada petugas BPS, agar semua sesuai sasaran.

“Tidak semua rumah tangga mau menerima petugas BPS. Padahal, data yang kami kumpulkan, seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sangat penting untuk mengukur tingkat pengangguran," jelasnya.

Edi menerangkan, untuk satu rumah tangga yang biasanya menolak kedatangan petugas BPS dalam mekanisme survei, bisa mewakili hilangnya informasi untuk sekitar 60 ribu orang. "Kalau datanya bagus, kebijakan pemerintah akan lebih tepat,” kata dia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Martin Tobing
EditorMartin Tobing
Follow Us