ASN Sumsel Cawe-Cawe Selama Pemilu 2024 Bakal Dinonaktifkan

NIP akan diblokir, kenaikan pangkat ditunda, dan juga sanksi

Palembang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam Pemilu 2024. Sanksi penonaktifan ASN akan berlaku jika terbukti melakukan cawe-cawe dalam pemilu.

"Apabila ada yang cawe-cawe, maka secara otomatis NIP ASN-nya akan diblokir, dinonaktifkan BKN. Akhirnya berdampak pada kenaikan pangkat, pensiun diundur, dan lain-lain. Makanya Rakornas sampai dua kali. Selain itu, Gubernur juga sangat konsen terhadap masalah ini," ungkap Sekda Sumsel, SA Supriono, Rabu (29/11/2023).

Baca Juga: Polda Sumsel Pastikan Kampanye di Sumsel Tetap Kondusif

1. Tak ada tawar menawar dalam netralitas

ASN Sumsel Cawe-Cawe Selama Pemilu 2024 Bakal DinonaktifkanIlustrasi ASN (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Supriono mengatakan tak ada tawar menawar dalam pemilu ini. Aturan yang sudah ditetapkan harus dijalankan oleh para ASN untuk menjaga netralitas selama pemilu.

"Aturan tetap aturan dan berlaku mulai hari ini, jangan sampai kalian bertemu dengan orang-orang yang nantinya bisa menjadi masalah," jelas dia.

2. ASN diminta lebih bijak

ASN Sumsel Cawe-Cawe Selama Pemilu 2024 Bakal DinonaktifkanIlustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

ASN yang terlibat dalam politik praktis diminta mengundurkan diri dan tidak berkarier sebagai ASN. Sebab hal ini merupakan aturan dari UU dan harus dipatuhi saat menjadi ASN.

Terlebih dalam penggunaan media sosial, ASN pun diminta untuk lebih bijak. Termasuk larangan berpose menggunakan jari atau gerakan tangan yang mengarah pada nomor paslon.

"Kalau mau ikut-ikutan, ya ikut parpol saja, jangan jadi PNS. Perintah UU, PNS atau ASN harus menjaga netralitasnya meskipun mereka bisa melaksanakan hak pilih nanti," jelas dia.

3. Aturan-aturan yang mengharuskan ASN netral

ASN Sumsel Cawe-Cawe Selama Pemilu 2024 Bakal DinonaktifkanPenandatanganan komitmen mewujudkan netralitas ASN di Hotel Aryaduta Makassar, Senin (9/3). IDN Times/Asrhawi Muin

Supriono menjelaskan, aturan ASN harus netral tercatat dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Serta UU nomor 10 tahun 2016 tentabg Pilkada. Seluruh ASN di 17 kabupaten dan kota pun melaksanakan ikrar netralitas di Griya Agung Palembang hari ini.

"Hari ini sudah mulai berlaku (masa kampanye) sesuai tahapan yang dijadwalkan KPU. Kalau ada yang melanggar akan diproses Gakkumdu (Penegakan hukum terpadu), inspektorat dan lain-lain," tutup dia.

Topik:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya