Pakar Hukum Unsri: Pergub Protokol Kesehatan Harus Segera Dilaksanakan
Gubernur nilai curva positif COVID-19 menurun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Pakar Hukum Ketatanegaraan dan Administrasi Hukum dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dedeng Zawawi menilai, Peraturan Gubernur (Pergub) tentang protokol kesehatan yang ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera dilaksanakan.
Dedeng menjelaskan, dalam tatanan teknis aturan itu sudah disahkan untuk kepentingan provinsi. Ia mengimbau Gubernur Sumsel, Herman Deru, segera menjalankan Pergub yang membuat aturan dan sanksi terkait protokol kesehatan tersebut.
"Kalau Mendagri sudah mensahkan artinya secara proses peraturan sudah final. Gubernur harus melaksanakan. Mestinya ada sinkronisasi dari Mendagri dan Gubernur sebagai alur pemerintahan," ungkap Deden Zawawi saat dikonfirmasi IDN Times, Selasa (18/8/2020).
Baca Juga: Herman Deru Tak Ingin Buru-buru Terapkan Pergub Protokol Kesehatan
1. Pergub protokol kesehatan bisa menekan penyebaran COVID-19
Menurutnya, aturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kajian dan fakta yang terjadi di lapangan. Apa lagi melihat kondisi perkembangan COVID-19 yang terjadi secara fluktuatif, meningkat dan menurun.
"Kalau kacamata saya dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, Pergub ini dibuat karena melihat urgenitas dan fakta-fakta di lapangan. Kondisi COVID-19 ini sangat mendesak dan dibentuk untuk menjaga protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah dan WHO," jelas dia.
Baca Juga: Pelanggar Protokol Kesehatan di Sumsel Bakal Didenda Hingga Rp500 Ribu
Baca Juga: Hasil Studi: Kepercayaan Warga Palembang akan Bahaya COVID-19 Memudar