Respons Herman Deru Soal LRT Sumsel Masih Disubsidi APBN Capai Rp300 M

08 Nov 2026, 16:56 WIBKota Palembang2 min read

Feny Maulia Agustin

News

Channel

Add Us on Google

Gubernur Sumsel Herman Deru (IDN Times/Rangga Erfizal)

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gubernur Sumsel Herman Deru menilai subsidi APBN bagi operasional LRT Sumsel wajar karena layanan tersebut merupakan transportasi perintis.
LRT Sumsel, yang dibangun hampir Rp12 triliun, membutuhkan hingga Rp300 miliar per tahun untuk operasional; asetnya milik pemerintah pusat dengan PT KAI sebagai operator.
Pemprov Sumsel menganjurkan ASN memakai transportasi umum minimal sehari per minggu, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena jadwalnya bertepatan dengan kebijakan WFH.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Operasional LRT Sumsel masih bergantung pada subsidi APBN hingga sekitar Rp300 miliar per tahun untuk menutup kebutuhan operasional.
Who?
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, pemerintah pusat, PT Kereta Api Indonesia sebagai operator, serta Pemerintah Provinsi Sumsel terlibat dalam isu ini.
Where?
LRT yang dimaksud beroperasi di Sumatra Selatan, dengan tanggapan Herman Deru disampaikan di Palembang.
When?
Herman Deru menyampaikan tanggapan pada Minggu, 8 November 2026. Ketergantungan subsidi masih berlangsung hingga saat ini.
Why?
Menurut Herman Deru, LRT merupakan transportasi perintis yang membutuhkan dukungan pembiayaan; aset tersebut milik pemerintah pusat dan dioperasikan PT KAI.
How?
Subsidi disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Pemprov Sumsel juga pernah menganjurkan ASN memakai transportasi umum minimal sehari per pekan, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena bertepatan kebijakan WFH.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

LRT di Sumatra Selatan masih dibantu uang pemerintah pusat sampai Rp300 miliar tiap tahun. Gubernur Herman Deru bilang ini wajar karena LRT masih baru dan butuh biaya jalan. LRT punya pemerintah pusat dan dijalankan PT KAI. Pemerintah juga pernah mengajak pegawai naik kendaraan umum, tapi belum berjalan baik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Subsidi operasional LRT Sumsel mencerminkan dukungan pemerintah terhadap moda transportasi perintis yang asetnya dimiliki pusat dan dioperasikan PT KAI. Pemerintah provinsi juga telah berupaya menumbuhkan kebiasaan menggunakan angkutan umum di kalangan ASN, meski pelaksanaannya perlu menyesuaikan kebijakan kerja dari rumah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Palembang, IDN Times - Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru merespons persoalan operasional Light Rail Transit (LRT) yang hingga kini masih bergantung pada subsidi pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau transportasi perintis memang disubsidi," ujarnya, Minggu (8/11/2026).

1. Nilai subsidi dari pusat adalah hal wajar

Stasiun LRT Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Katanya, subsidi pemerintah pusat terhadap LRT Sumsel adalah hal wajar. Sebab, LRT yang dibangun dengan nilai investasi hampir Rp12 triliun tiap tahun itu membutuhkan anggaran hingga Rp300 miliar untuk menutupi kebutuhan operasional.

"Soal angkanya disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi asetnya memang milik pemerintah pusat dan PT KAI sebagai operatornya," jelasnya.

2. Sebut pendapatan KAI banyak dari Sumsel

Ilustrasi LRT Sumsel (IDN Times/Feny Maulia Agustin)

Dia menilai, LRT dibangun sebagai moda transportasi perintis yang memang membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Menurutnya, LRT Sumsel juga merupakan aset pemerintah pusat dan berkaitan dengan pengelolaan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Sebagian besar pendapatan PT KAI juga berasal dari Sumsel, sehingga kalaupun KAI memberikan sebagian pendapatannya untuk mensubsidi LRT Sumsel ya wajar," kata dia.

3. Pemprov Sumsel pernah terapkan rutin gunakan transportasi umum

Kantor Gubernur Sumsel (IDN TImes/Rangga Erfizal)

Di sisi lain, sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah melakukan upaya untuk mendorong penggunaan transportasi umum, khususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Namun, memang imbauan kepada ASN bukan secara khusus untuk menggunakan LRT, melainkan untuk memanfaatkan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari.

Program tersebut menganjurkan ASN menggunakan transportasi umum minimal satu hari dalam sepekan. Namun, pelaksanaannya belum terlihat optimal karena hari yang sebelumnya ditentukan bertepatan dengan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).