Karhutla Tak Perlu Inteligen Rumit, Pemerintah Andalkan Peran Warga

06 Mei 2026, 14:14 WIB

Rangga Erfizal

Karhutla Tak Perlu Inteligen Rumit, Pemerintah Andalkan Peran Warga

Ilustrasi karhutla di Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

Intinya Sih

Menkopolhukam Djamari Chaniago menegaskan penanganan karhutla tidak perlu operasi inteligen rumit, melainkan mengandalkan peran aktif masyarakat dalam deteksi dan respons dini kebakaran.
Pemerintah mendorong koordinasi lintas instansi serta partisipasi warga untuk menekan angka karhutla hingga titik terendah tanpa rasa lengah terhadap potensi kebakaran baru.
Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya Masyarakat Peduli Api dan penegakan hukum oleh TNI, Polri, serta Kejaksaan guna memastikan pelaku pembakaran lahan ditindak tegas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Palembang, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djamari Chaniago, menekankan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tak membutuhkan operasi besar dan rumit. Sebaliknya, peran masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mendeteksi dan merespons kebakaran sejak dini.

"Persoalan kebakaran hutan paling tepat itu saat api sudah terlihat. Sekecil apapun itu pasti itu didapat informasi awal dari masyarakat dan dari jajaran di daerah," ungkap Djamari di Palembang, Rabu (6/5/2026).

1. Minta jaringan masyarakat dilibatkan dalam pencegahan karhutla

Proses pemadaman api karhutla (IDN Times/BPBD Sumsel)

Djamari menjelaskan, jaringan masyarakat seperti petani, aparat desa, hingga unsur kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam mendeteksi potensi kebakaran. Menurutnya, mereka tidak membutuhkan kemampuan khusus, melainkan cukup melaporkan temuan di lapangan agar bisa segera ditindaklanjuti.

"Tidak perlu menggunakan inteligen yang sangat berat, sangat besar, sangat spesifik. Tidak. Yang penting bagaimana bersama-sama masyarakat, jaringan ini digunakan," jelasnya.

2. Tekan angka karhutla sampai angka terendah

Apel penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) (IDN Times/Rangga Erfizal)

Upaya pendeteksian dini karhutla memerlukan koordinasi lintas instansi, baik di pusat hingga daerah. Bahkan dirinya menilai, masyarakat juga harus ikut andil sehingga pendekatan penanganan karhutla seperti ini bisa dilakukan.

"Kalau masyarakat bisa memadamkan sendiri bagus. Jadi gak ada (penggunaan) satu operasi inteligen tersendiri untuk itu (Pencegahan Karhutla). Yang jelas kita bersama-sama bersemangat untuk menyelesaikan itu, sadari karhutla sangat berbahaya," jelasnya.

Pemerintah mengingatkan capaian penurunan angka karhutla saat ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. Upaya pencegahan diminta tetap konsisten untuk menekan angka kebakaran hingga ke titik terendah.

"Kita tekan sampai angka terendah, tapi tidak perlu sombong dengan zero accident. Ini bagian dari pengabdian kita," jelasnya.

3. TNI, Polri dan kejaksaan diminta tegakkan hukum jika ditemukan unsur pidana

Apel penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) (IDN Times/Rangga Erfizal)

Senada, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menambahkan bahwa partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di berbagai daerah. Kelompok ini berperan dalam mendeteksi dini serta membantu upaya pencegahan karhutla.

"Tidak kalah penting adalah penegakan hukum. TNI, Polri, dan Kejaksaan diharapkan dapat menindak jika terdapat unsur pidana dalam kasus karhutla. Selama masyarakat tidak membakar lahan untuk pembukaan, insyaallah karhutla bisa terus ditekan," jelasnya.

4. Sebut penanganan karhutla membaik dari waktu ke waktu

Apel penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) (IDN Times/Rangga Erfizal)

Raja Juli menyebut tren karhutla terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Luas karhutla pada 2015 saat siklus kebakaran empat tahunan terjadi mencapai 2,6 juta hektare (ha), kemudian turun menjadi 1,6 juta ha pada 2019, 1,1 juta ha pada 2023, dan kembali menurun menjadi 376 ribu ha pada 2024.

"Kenapa semakin membaik, karena koordinasi semakin bagus antara kementerian dan lembaga baik di pusat dan daerah," ungkapnya.