Herman Deru Dukung Fatwa Haram Vape, Pemprov Sumsel Kaji Aturan

Deru mengatakan, fatwa MUI tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan Pemprov Sumsel menentukan arah kebijakan terkait peredaran rokok elektrik. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut aturan yang dapat diterapkan agar kebijakan yang nantinya diambil memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas.

"Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah," jelasnya.

Deru menilai, setiap fatwa yang diterbitkan MUI telah melalui kajian dan pertimbangan mendalam. Karena itu, ia meyakini keputusan tersebut tidak diambil secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan dampak serta kemaslahatan bagi masyarakat.

"MUI merupakan lembaga yang diakui negara dan diikuti umat Islam. Tentu kita mendukung kebijakan tersebut," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Deru berencana meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel mengkaji lebih jauh mekanisme penerapan kebijakan tersebut. Kajian ini diperlukan untuk memastikan regulasi yang nantinya disusun sesuai dengan ketentuan hukum dan kewenangan pemerintah daerah.

"Saya minta laporan dari Biro Hukum dulu. Apakah fatwanya sudah secara fisik dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nantinya bisa kita teruskan," jelasnya.