Dinkes Catat 703 SPPG di Sumsel Sudah Bersertifikat, 174 Masih Proses

Menurut Dedy, pemerintah terus mempercepat penerbitan SLHS guna memastikan seluruh SPPG penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memenuhi standar keamanan pangan.

"Kami mendorong secepat mungkin penerbitan SLHS. Bahkan, sebelum SPPG beroperasi, SPPG harus memiliki SLHS. Sedangkan BGN mengharuskan SPPG memiliki SLHS setelah satu bulan beroperasional," jelasnya.

Berdasarkan data Dinkes Sumsel, Kota Palembang menjadi daerah dengan jumlah SPPG bersertifikat paling banyak, yakni 190 unit. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Ogan Komering Ilir (82 SPPG), OKU Timur (50), Banyuasin (49), Ogan Ilir (49), dan Musi Rawas (46).

Sementara itu, Muara Enim memiliki 39 SPPG yang telah memperoleh SLHS, disusul Musi Banyuasin 34 unit, Lubuklinggau 33 unit, OKU 27 unit, Empat Lawang 23 unit, dan OKU Selatan 20 unit.

Adapun Lahat tercatat memiliki 17 SPPG bersertifikat, sedangkan Pagar Alam dan Prabumulih masing-masing memiliki 12 unit. Kabupaten Musi Rawas Utara dan PALI masing-masing memiliki 10 SPPG yang telah mengantongi SLHS.

Dedy menjelaskan, SPPG yang belum memiliki sertifikat saat ini masih berada dalam berbagai tahapan. Sebagian belum mulai beroperasi, sedangkan sebagian lainnya masih melengkapi persyaratan administrasi maupun teknis sebelum sertifikat diterbitkan.

Untuk memperoleh SLHS, terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, seluruh penjamah makanan wajib mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikat penjamah makanan yang difasilitasi oleh Dinkes provinsi maupun kabupaten/kota.

Kedua, SPPG harus memiliki hasil uji laboratorium yang memastikan air dan makanan yang digunakan bebas dari bakteri Escherichia coli (E. coli), formalin, bahan pengawet berbahaya, maupun zat berisiko lainnya. Ketiga, hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) harus mencapai nilai minimal 80.

"Ketika ketiga syarat itu sudah dipenuhi, maksimal penerbitan SLHS ini dalam waktu dua minggu," jelasnya.

Menurut Dedy, tahapan inspeksi kesehatan lingkungan masih menjadi kendala bagi sejumlah SPPG. Dalam proses tersebut, petugas Dinkes melakukan penilaian langsung terhadap kondisi bangunan, fasilitas, serta sanitasi. Jika ditemukan kekurangan, pengelola akan diminta melakukan perbaikan sebelum sertifikat diterbitkan.

"Semakin cepat SPPG melakukan perbaikan, maka semakin cepat pula penerbitan SLHS," ucapnya.

Ia menambahkan, keberadaan SLHS menjadi jaminan bahwa proses pengolahan makanan di SPPG telah memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.

"Kami mengimbau agar SPPG segera memenuhi syarat-syarat penerbitan SLHS sehingga seluruh SPPG di Sumsel ini memiliki SLHS," kata dia.