Pagar Sekolah Dirantai, Ratusan Siswa di OKI Tak Bisa Belajar
Ogan Komering Ilir, IDN Times - Ratusan siswa tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang berada di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengurungkan niatnya untuk masuk sekolah, pada Senin (13/20/2025). Niat hati ingin belajar seperti biasa, namun langkah anak-anak terjegal di depan gerbang sekolah yang dirantai oleh pemilik tanah.
Para siswa SD Negeri 2 Berkat dan SMP Negeri 2 SP Padang ini sontak berkerumun di depan pagar sekolah yang ditutup rapat. Tampak di depan pagar tertera tulisan 'Tanah ini dalam keadaan sengketa dan proses hukum. Dilarang masuk, merusak atau melakukan kegiatan diatas tanah milik H Darsono. Melanggar himbauan diatas akan dikenakan pasal 551 KUHP (Memasuki pekarangan tanpa izin) dan pasal 406 KUHP (Tentang pengrusakan). Rumah hukum Thabrani dan Partners.'
1. Wali murid kompak buka paksa pagar
Penutupan gerbang sekolah ini sontak memicu reaksi keras dari orangtua wali murid. Mereka kompak membuka paksa gerbang sekolah, dan ada yang membawa gergaji tangan untuk melepaskan rantai. Tujuan mereka sama, anak-anak harus masuk sekolah hari ini tanpa terhalang persolan sengketa.
Tak lama kemudian pagar berhasil dibuka paksa diiringi teriakan puas wali murid. Mereka kemudian mengintruksikan anak-anak masuk ke halaman sekolah. Melihat pagar berhasil digeser, anak-anak berteriak girang dan antusias masuk ke gedung sekolah.
2. Kades dan camat bawa persoalan ini ke tingkat kabupaten
Rupanya, penutupan ini dilatarbelakangi oleh sengketa lahan dan telah berlangsung lama. Kepala Desa Bungin Tinggi, Yohanes, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Sejak pagi, pihaknya selaku pihak pemerintah desa sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek SP Padang.
"Kami sudah meminta segel sekolah tersebut dibuka agar anak-anak bisa sekolah. Alhamdulillah anak-anak tadi pagi dapat melanjut proses belajarnya dikarenakan ada jadwal ulangan di sekolah,” katanya.
Pihaknya bersama pemerintah kecamatan sudah membawa permasalahan sengketa lahan ini ke tingkat kabupaten.
"Kami lagi rapat terkait hal ini, semoga ada solusinya. Selain itu dapat menghasilkan jalan keluar terbaik bagi status lahan kedua sekolah agar kegiatan pendidikan tidak terganggu lagi," terangnya.
3. Penyegelan dipicu ganti rugi lahan oleh ahli waris
Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Bungin Tinggi, Ibrahim (70), menjelaskan tanah sebetulnya telah melalui proses ganti rugi tahun 1977 oleh masyarakat setempat. Namun, sengketa kembali mencuat karena anak dari pemilik lahan pertama, kini memegang sertifikat tanah tahun 1982 silam.
"Anak dari pemilik tanah memegang sertifikat yang artinya ganti rugi tanah tidak dianggap berlaku. Kami mempertanyakan mengapa pembangunan sekolah dari awal tidak dihentikan jika proses ganti rugi tidak sah. Baru dipermasalahkan sekarang," ungkapnya.
