Muba Kehilangan Potensi Pendapatan Rp1,5 Triliun Akibat Tambang Ilegal

Apriyadi menjelaskan, Pemda tidak bisa berbuat banyak karena wewenang wilayah kerja (WK) tempat sumur minyak di konsesi pertambangan dan perkebunan. Pihaknya mencatat, sumur minyak ilegal merata dari Bayung Lencir, Keluang, Sanga Desa, Batang Hari Leko, Sungai Angit, hingga Pajering.

Menurut Apriyadi, hanya pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM yang dapat menindak tegas pihak-pihak tidak serius mengelola wilayah konsesinya.

"Sumur ilegal ini memang sulit dihilangkan, kita akui sulit. Jadi lokasi-lokasi yang dibuka oleh masyarakat ada di wilayah kerja semua, ada pemegang izin, misalnya di Bayung Lencir adalah wilayah perkebunan, HTI, swasta, dan BUMN," ujar dia.

Ia menjelaskan, sebagian besar pihak swasta yang mendapatkan izin konsesi tidak mau bekerja sama untuk mencegah ilegal driling. Mereka terkesan membiarkan dan tak ingin terlibat dalam pemberantasan minyak ilegal.

Apa lagi saat muncul masalah kerusakan lingkungan hidup, atau ledakan sumur bor. Menurut Apriyadi, banyak pihak selalu menyalahkan pemda dan kepolisian. Padahal selama ini pemda yang ingin masuk menghentikan pertambangan ilegal, terhalang oleh aturan perizinan.

"Sekarang kita pertanyakan bagaimana komitmen pemilik kewenangan yang mengelola blok tersebut. Mereka ke mana saat ada masalah. Jangan ketika timbul permasalahan, pemda dan kepolisian yang disalahkan," jelas dia.

Pemkab Muba kata Apriyadi mengapresiasi langkah Polda Sumsel menutup sekitar 1.000 sumur minyak ilegal. Ia menegaskan, hal serupa akan dilakukannya jika pemda memiliki wewenang melakukan penindakan.

"Beberapa kali dalam rapat, pihak swasta tidak mengakui wilayah tambang ada di wilayah kerjanya. Kalau tidak sanggup, serahkan wewenang ke daerah. Ketika ada masalah, pemda juga tidak akan berbuat apa-apa kalau wewenang bukan di kita," beber dia.

Apriyadi mencontohkan, ledakan tambang minyak ilegal yang terjadi di Sanga Desa sebulan lalu, mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan satu orang masih dirawat di rumah sakit.

Ledakan tersebut berada di wilayah kerja perusahaan migas swasta, hanya saja tidak ada langkah oleh mereka untuk memadamkan api yang terus membakar selama dua pekan. Pemilik wilayah kerja katanya serasa lepas tangan.

Sewajarnya, pemilik blok memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah tambak agar tidak tercemar atau rusak akibat pertambangan ilegal.

"Pihak pemilik WK harusnya memiliki tanggung jawab, paling tidak menjaga wilayahnya tidak rusak. Belum lagi ada kebakaran lagi di blok yang sama dimiliki perusahaan migas swasta dua hari lalu. Kami maunya mereka angkat kaki dari sini, serahkan pengelolaan ke pemda," tegas dia.

Apriyadi menilai, pemda akan cepat menutup tambang ilegal jika diberi wewenang. Permasalahan minyak ilegal juga tidak akan selesai jika hanya di bagian hulu saja, perlu upaya bersama mencari hilir dan muara tempat minyak ilegal itu dibawa.

"Kalau punya wewenang, kami akan jaga wilayah kami. kalau mau membereskan minyak ilegal perlu lihat sisi hulu dan hilirnya juga," tutup dia.