Rakernas Apeksi di Padang Bahas Rencana Penghapusan Honorer
Wali Kota se-Indonesia minta pusat ikut bantu nasib honorer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Padang, IDN Times - Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang tercantum dalam PP nomor 49 rahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi isu utama yang diangkat saat Rapat Kerja Nasional ke-XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas Apeksi) di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Senin (8/9/2022).
“Masalah honorer ini tanggung jawab bersama dan tidak bisa dibebankan kepada Pemerintah Kota saja. Di sini, kita akan bicarakan itu semua. Tema Rakernas Apeksi ini tentang pemulihan ekonomi, tapi aspeknya banyak,” kata Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya Sugianto, Senin (8/8/2022).
Baca Juga: Putaran Uang di Padang Saat Rakernas Apeksi Diprediksi Rp 20 Miliar
Baca Juga: PDAM Tirta Musi Palembang Setop Distribusi Air Selasa 9 Agustus 2022
1. Wali Kota punya beban dan tantangan yang sangat berat
Bima Arya menyebutkan, semua Wali Kota memiliki beban dan tantangan yang sangat berat. Mereka dihadapkan beragam tantangan seperti melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Kami diminta untuk memangkas karyawan. Staf honorer kami dipangkas, jabatan fungsional diminta diterapkan, lalu kami diminta meningkatkan komponen penggunaan di dalam negeri. Belum lagi ada tahapan Pilkada yang anggaran belanja dicicil untuk membiayainya," ujarnya.
Baca Juga: Rakernas Apeksi Jadi Ajang Promosi Beragam Potensi Kota Padang